Gardaadakota.com.-Aksi demonstrasi menolak kebijakan penundaan pengangkatan PPPK dan CASN 2024 disuarakan oleh ribuan pegawai di halaman Kantor Walikota Bima, Senin 10 Maret 2025.
Massa aksi gabungan Forum PPPK dan CPNS Kota Bima ini tumpah ruah di kantor Walikota Bima. Mereka sepakat untuk bergerak dan menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 yang dikomandani Ketum FKBPPPN.
“Kami menolak keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024,” tegas massa aksi.
Mereka menilai keputusan Kemenpan RB tersebut tidak hanya mengecewakan, tetapi juga dianggap melanggar Undang-undang. Mereka menyesalkan, sebuah keputusan berbasis hukum bisa dibatalkan hanya dengan selembar surat.
Kepala BKPSDM Kota Bima, Arif Roesman Effendy yang menerima massa aksi menyatakan bahwa pihaknya dapat memahami aspirasi dan kegelisahan para tenaga honorer.
Pihaknya di daerah hanya bisa menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, karena ini merupakan kebijakan Nasional. “Keputusan ada di pemerintah pusat, bukan di daerah,” ujar Arif kepada perwakilan massa aksi.
Arif menegaskan, pihaknya akan segera meneruskan tuntutan Forum PPPK dan CPNS Kota Bima ke Kemenpan RB, berharap ada kejelasan terkait nasib para honorer di Kota Bima.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Garda Aaakota, adapun inti utama dari aksi demo hari ini yakni menolak/cabut Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024.
Pengangkatan, pelantikan tetap dilaksanakan dan dituntaskan di tahun 2025 tepatnya April 2025. Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R2, R3 (L) dan Non (L), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer Tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer. (GA. 003*)
