 |
| Oleh: Azyumardi Mumtazul Umam |
Tulisan ini merupakan refleksi atas kenyataan yang terjadi selama beberapa dekade pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia; penulis ingin berbagi beberapa ide pokok pikiran yang menghinggapi penulis untuk merefleksikan kebutuhan terkait pemilihan umum di Indonesia. Secara prinsip, asas pelaksanaan Pemilu adalah Jurdil (jujur dan adil), yang bertujuan untuk memilih pemimpin baru dalam setiap era pelaksanaan Pemilu.
Sejak tahun 1955 sebagai pemilihan umum pertama yang diselenggarakan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami beberapa sistem Pemilu yang terkait dengan sistem pemerintahan yang berlaku: mulai dari orde lama, orde baru, sampai dengan orde reformasi. Tantangan yang dihadapi dalam setiap era berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian saat itu.
Dalam catatan sejarah hasil Pemilu, mencari dan menakar sosok pemimpin baru dalam sistem birokrasi dan parlementer selalu menarik untuk dilihat. Janji kampanye dan bedah program kerja semuanya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara.
Namun, terkadang janji-janji manis tersebut hanyalah isapan jempol, dan tidak jarang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin subur.
Padahal, semua itu hanyalah kenyataan pahit yang diterima oleh para konstituen sebagai pemberi mandat kekuasaan melalui pemilihan anggota legislatif di daerah dan pusat, serta pemilihan pemimpin untuk menahkodai Indonesia dari masa ke masa.
Pemilihan umum yang saat ini dilakukan di Indonesia dapat dianggap sebagai faktor awal yang menghambat perkembangan negara.
Seharusnya, pemilihan tersebut menjadi langkah awal menuju kemakmuran negara, namun kenyataannya pemilihan tersebut hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kasus seperti korupsi dan pungutan liar (pungli) yang viral di media sosial, yang dilakukan oleh para pemimpin dengan sadar.
Hal ini membuat banyak pertanyaan terkait efektivitas Pemilihan Umum untuk memilih perwakilan suatu desa, kota, provinsi, maupun negara dalam menjalankan suatu wilayah.
Untuk menjamin pemilu mendatang menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya, dibutuhkan Etika dan Moral yang menjadi dasar utama bagi para pemimpin untuk dapat berperilaku adil dalam kepemimpinannya.
Dalam hal ini penulis setuju jika definisi etika dan moral di sini berlandaskan pada Islam. Dengan etika dan moral dalam islam, kita dapat merumuskan konsep pemimpin seperti apa yang bisa memimpin sebuah wilayah atau negara ke depannya.
Karena etika dan moral dalam pemikiran politik Islam, adalah sebuah mekanisme berpikir yang mengajarkan nilai-nilai dinamis dengan berlandaskan pada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW.
Adanya nilai-nilai seperti toleransi, kebebasan, kesetaraan, dan persamaan hak, yang tentunya sejalan dengan demokrasi substantif yang sedang diimplementasikan di Indonesia, merupakan faktor utama mengapa Indonesia perlu menggalakkan kembali pemikiran politik islam untuk Pemilu mendatang.
Sayangnya, pemikiran politik di kalangan umat Islam di Indonesia masih terbilang rendah. Banyak dari mereka yang kurang memahami konsep politik dalam Islam, sehingga mudah dipengaruhi oleh propaganda dan gagasan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.
Pemahaman yang kurang mendalam tentang politik Islam juga menjadi salah satu tantangan dalam membangun kesadaran politik yang kuat di kalangan umat Islam.
Penulis setuju dengan Mahfud MD Ketika mengatakan bahwa “Partai politik Islam itu sebenarnya tidak ada. Partai yang benar-benar Islam pun tidak ada. Karena parpol yang tidak Islam pun sebenarnya memperjuangkan Islam, sementara yang Islam pun sama dengan yang disebut partai tidak Islam, sama-sama koruptornya (juga) ada,”.
Dengan begitu penulis tidak heran jika elektabilitas Partai dengan asas Islam ini tidak jarang hanya menjadi makmum di koalisinya pada beberapa Pemilu terakhir.
Menggalakkan Pemikiran Politik Islam di Indonesia
Untuk itu dalam rangka menggalakkan kembali pemikiran politik islam di Indonesia, pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Pendidikan yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang politik dalam Islam harus diberikan kepada masyarakat muslim, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal.
Dalam pendidikan ini, penting juga untuk menciptakan ruang dialog dan diskusi yang memungkinkan umat Islam untuk berbagi pandangan dan pemahaman mereka.
Selain itu, para pemimpin agama juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong keterlibatan politik di kalangan umat Islam.
Mereka dapat memberikan pengajaran yang tepat tentang politik dalam Islam dan mengajak umat Islam untuk aktif dalam politik dengan tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk memahami pentingnya peran politik mereka.
Melibatkan Pemuda
Melibatkan pemuda juga penting dalam menggalakkan pemikiran politik Islam di Indonesia. Pemuda merupakan aset berharga bangsa dan memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan politik Indonesia.
Pemuda harus didorong untuk aktif dalam kegiatan politik dan diberikan wadah yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam hal ini, organisasi pemuda Islam dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan politik yang seimbang dan membentuk pemuda yang berpikiran kritis.
Peran Media
Peran media dalam membentuk pemikiran politik juga tidak dapat diabaikan. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini masyarakat. Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan seimbang.
Media juga harus memberikan ruang bagi berbagai perspektif politik, termasuk perspektif politik Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan dapat membentuk pemikiran politik yang lebih matang.
Partai Politik dan Gerakan islam
Meskipun penulis sempat pesimis akan elektabilitas Partai Politik dan Gerakan yang berlandaskan asas Islam tapi tidak bisa di pungkiri bahwa Partai politik dan gerakan Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran politik di Indonesia.
Partai politik harus mampu memberikan platform yang inklusif dan mewakili berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Islam. Gerakan Islam juga dapat berkontribusi dengan menyuarakan kepentingan umat Islam dan bekerja sama dengan partai politik untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi antara partai politik dan gerakan Islam akan memperkuat pemikiran politik Islam di Indonesia.
Tantangan dan Solusi
Tentunya aka ada tantangan yang harus diadapi Ketika ingin menggalakkan Pemikiran Politik islam di Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah mengonversi cara berfikir masyarakat yang lebih cenderung pasif dalam politik menjadi masyarakat yang aktif dan sadar politik. Solusinya adalah dengan melibatkan semua pihak yang relevan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, pemimpin agama, pemuda, media, dan partai politik. Kolaborasi yang sinergis antara semua pihak akan memperkuat pemikiran politik Islam di Indonesia.
Dalam rangka menyongsong pemilu mendatang di Indonesia, penting bagi umat Islam untuk menggalakkan pemikiran politik Islam. Dengan melakukan itu diharapkan hal ini dapat membentuk kehidupan dinamis masyarakat yang adil dan berkeadilan serta memiliki pemimpin yang layak.
Melalui pendidikan, partisipasi aktif, dan kolaborasi antara berbagai pihak, pemikiran politik Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga dapat menjamin kehidupan rukun antara masyarakat dan pemimpin wilayah dalam menjalankan Demokrasi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam membangun pemikiran politik Islam yang kuat dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.*
Penulis: Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas FISIPOL Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
