Gardaasakota.com.-Upaya membangun birokrasi yang profesional, adil, dan berorientasi pada kinerja menjadi komitmen kuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, saat membuka Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) dan Rapat Koordinasi Kepegawaian yang digelar di Astoria Hotel, Mataram, Senin (8/12/2025).
Di hadapan para kepala daerah dan pimpinan instansi kepegawaian se-NTB, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Menurutnya, NTB menargetkan sistem kepegawaian yang menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, sekaligus mendorong setiap pegawai untuk berkompetisi secara sehat melalui kinerja dan kompetensi, bukan melalui pendekatan politik atau kedekatan personal.
Miq Iqbal menjelaskan bahwa saat ini NTB sedang berproses menuju penerapan manajemen talenta sebagai instrumen utama dalam pembinaan karier ASN. Ia menyebutkan bahwa di tingkat kabupaten dan kota, baru Lombok Tengah yang telah masuk dalam sistem manajemen talenta secara utuh. Ke depan, ia berharap pendekatan tersebut dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh kabupaten dan kota di NTB, termasuk di tingkat provinsi.
Menurut Gubernur, manajemen talenta membuka ruang yang adil bagi seluruh ASN untuk menentukan arah kariernya berdasarkan kinerja, kapasitas, dan rekam jejak profesional. Setiap pegawai, kata Miq Iqbal, memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan strategis, termasuk posisi kepala dinas, sepanjang melalui proses yang objektif dan terukur.
Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam birokrasi tidak lagi ditentukan oleh siapa yang dikenal, melainkan oleh seberapa baik seseorang bekerja dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dan masyarakat. Dengan sistem seperti ini, birokrasi diharapkan menjadi lebih dinamis, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal juga menyampaikan pengalamannya yang ia sebut sebagai keberuntungan personal sekaligus institusional, yakni memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa hubungan tersebut kerap dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk memperoleh masukan dan pandangan strategis terkait pengembangan sistem kepegawaian di NTB.
Menurutnya, keterbukaan dan dukungan dari BKN menjadi modal penting dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis merit dan manajemen talenta. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai krusial agar transformasi sistem kepegawaian dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
Menutup arahannya, Gubernur Iqbal kembali menegaskan harapannya agar seluruh kabupaten dan kota di NTB segera mengadopsi manajemen talenta secara konsisten. Ia meyakini bahwa dengan sistem kepegawaian yang adil, transparan, dan berbasis kinerja, birokrasi NTB akan semakin kuat sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
Kegiatan Musrenbangkom dan Rakor Kepegawaian tersebut turut dihadiri Kepala BKN RI, para wali kota, bupati, dan wakil bupati se-Nusa Tenggara Barat, menegaskan keseriusan bersama untuk membangun tata kelola aparatur yang profesional dan berdaya saing di era reformasi birokrasi. (*)
