Gardaasakota.com.- Penempatan pejabat birokrasi sesuai dengan sistem meritokrasi yang lebih mengedepankan kemampuan dan prestasi bukan didasari pada aspek kedekatan dan kelompok menjadi salah satu subtema perdebatan dalam ajang debat Pilgub NTB yang digelar pada Rabu 23 Oktober 2024 di Mataram.
Bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB, H Lalu Muhammad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri atau pasangan Iqbal-Dinda, sistem meritokrasi membantu dirinya dalam meniti karir di birokrasi selama 28 tahun hingga menduduki jabatan Eselon I di Kemenlu dalam usia muda.
“Bahkan jadi Dubes juga paling muda. Dan itu bisa terjadi karena meritokrasi. Kalau saya adalah orang yang diuntungkan oleh meritokrasi, maka tidak diragukan lagi saya ingin melihat seluruh ASN di NTB merasakan indahnya meritokrasi,” kata Lalu Humammad Iqbal di acara debat Pilgub NTB.
Ia berjanji akan mewujudkan penerapan sistem meritokrasi di tubuh birokrasi Pemerintahan Provinsi jika Iqbal-Dinda terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Dan kita akan mewujudkan komitmen itu memastikan agar setiap orang termotivasi untuk maju dan melakukan yang terbaik didalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Siti Rohmi Djalilah dan HW Musyafirin, juga sepakat dengan apa yang disamapikan oleh Iqbal-Dinda.
“Meritokrasi harus bisa kita wujudkan. Begitu pun dengan aspek pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul bersih melayani dengan hati,” ujarnya.
Pasangan Zul-Uhel juga sepakat menerapkan merit sistem dalam pemerintahan. Hanya saja menurutnya menjadi Gubernur itu berbeda dengan menjadi Dubes.
“Meritokrasi itu penting. Tapi kadang-kadang jabatan publik yang dipilih langsung oleh masyarakat harus memiliki toleransi dan kelenturan,” kata Bang Zul seraya mengutip istilah Don’t kick the system too hard because the system will kick you back harder than you thought. (GA. Im*)
