Gardaasakota.com.-Ratusan guru honor di Kecamatan Sape dan Lambu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima, Senin (22/1/2024). Mereka meminta Legislator memperjuangkan untuk diangkat menjadi PPPK tahun 2024 tanpa tes.
Pasalnya nasib guru SDN dan SMP yang berstatus prioritas tersebut hingga kini belum ada kejelasan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, beberapa waktu lalu.
“Maksud tujuan kami saat ini, meminta DPRD dapat menerima kami dengan baik dan lapang dada.” Kata Arif Rahman saat dikonfirmasi wartawan depan Kantor DPRD Kabupaten Bima Senin (22/01/24).
Ia menyebutkan, guru prioritas yang berada di wilayah Kecamatan Lambu dan Sape total sebanyak 400 orang. Sampai detik ini belum mendapatkan penjelasan resmi terkait status prioritas.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Bima untuk mendorong agar kouta seleksi PPPK tahun 2024 ditambah menjadi 5.000 orang,” sebutnya.
Disamping itu, mereka juga meminta keseriusan Pemkab Bima untuk menjemput kouta PPPK yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Yang terakhir, mereka meminta kejelasan status (P) peserta PPPK tahun 2023 untuk diangkat di tahun 2024 mendatang tanpa tes.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bima Nukrah mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hal itu. Bahkan persoalan ini akan menjadi bahan untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat.
“Pastinya kami akan terus mengawal, supaya semua ini berjalan dengan baik,” ujarnya depan ribuan Guru Honor.
Anggota Komisi IV, Ilham meminta pihak Dikbudpora agar terus mengawal perihal yang direkomendasikan Komisi IV dan memperjuangkan demi kesejahteraan para guru.
“Saya mengajak Dikbudpora untuk berkomitmen mengawal proses pengangkatan PPPK. Semua ini semata-mata untuk kesejahteraan para guru di Kabupaten Bima,” ujarnya.
Sementara Kepala Dikbudpora Zunaidin, sepakat dan siap untuk terus mengawal proses pengangkatan guru honorer sebagai PPPK tahun 2024.
“Kami bersama lembaga DPRD, siap mengawal dan perjuangkan untuk kesejahteraan para Guru di Kabupaten Bima terutama berstatus prioritas,” katanya. (GA.355*)
