Mataram, Garda Asakota.-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memanfaatkan momentum buka puasa bersama pimpinan media untuk memaparkan berbagai capaian sekaligus tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dalam suasana santai di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Sabtu, 7 Maret 2026, ia berbicara panjang tentang kondisi ekonomi daerah, pembenahan birokrasi, hingga persoalan infrastruktur dan pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Pertemuan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB itu diawali dengan ungkapan syukur Iqbal atas kesempatan berkumpul bersama para jurnalis di bulan Ramadan. Ia menyebut media sebagai saksi perjalanan pemerintahan yang dipimpinnya selama setahun terakhir.
“Teman-teman media adalah saksi bisu perjalanan kita. Mereka tahu dari mana kita memulai dan bagaimana kondisi yang kita hadapi,” kata Iqbal.
Menurut dia, ketika pemerintah provinsi menyusun rencana pembangunan daerah pada awal 2025, berbagai target disusun berdasarkan kondisi ekonomi NTB pada 2024. Saat itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 6 persen—naik dari sekitar 5,3 persen pada tahun sebelumnya.
Target tersebut, kata dia, disusun dengan asumsi situasi ekonomi yang relatif stabil. Namun dalam perjalanannya, pemerintah daerah harus menghadapi kondisi yang jauh lebih kompleks.
“Target kita waktu itu menaikkan pertumbuhan sekitar 0,7 persen dari baseline 2024. Ternyata kita memulai dari situasi yang tidak sepenuhnya mudah,” ujarnya.
Meski begitu, Iqbal mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat sektor-sektor utama seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.
Ia menilai sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi NTB. Namun, sektor tersebut menghadapi tantangan serius, terutama terkait biaya produksi yang tinggi.
Menurut Iqbal, biaya produksi yang besar membuat sektor pertanian kurang menarik bagi investor maupun generasi muda.
“Kalau biaya produksi pertanian terlalu tinggi, orang akan enggan masuk ke sektor ini. Padahal pertanian adalah basis ekonomi kita,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui berbagai program dukungan teknologi dan pembenahan rantai distribusi.
Selain soal ekonomi, Iqbal juga menyinggung pembenahan birokrasi dan keuangan daerah. Ia menyebut salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah provinsi adalah menyelesaikan berbagai kewajiban pembayaran yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurut dia, pemerintah provinsi berhasil menyelesaikan pembayaran ratusan miliar rupiah kewajiban lama sehingga memasuki tahun anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang lebih bersih.
“Untuk pertama kalinya kita memasuki tahun anggaran dengan lebih rapi. Banyak kewajiban masa lalu yang sudah kita selesaikan,” katanya.
Iqbal juga menyoroti pembenahan badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk sektor perbankan daerah. Ia menyebut restrukturisasi manajemen dan tata kelola menjadi langkah penting agar lembaga-lembaga tersebut kembali sehat.
“Pelan-pelan kita benahi. Direksi dan komisaris sekarang diisi profesional. Kita ingin BUMD benar-benar dikelola dengan standar manajemen yang baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Iqbal turut menjelaskan kebijakan penggantian sebagian kendaraan dinas pemerintah provinsi dengan kendaraan listrik berbasis sistem sewa. Kebijakan itu, menurut dia, bukan semata-mata untuk mengikuti tren, melainkan untuk efisiensi anggaran dan pengurangan biaya perawatan.
“Tujuannya sederhana: kita tidak ingin pemerintah sibuk mengurus kendaraan. Fokus kita harus pada layanan publik,” kata dia.
Namun dari berbagai isu yang dibahas, Iqbal mengakui persoalan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar bagi NTB. Dalam tiga bulan terakhir saja, kata dia, tercatat puluhan titik kerusakan jalan baru akibat kondisi cuaca dan struktur tanah.
“Dalam tiga bulan terakhir ada sekitar 31 titik kerusakan baru dengan panjang hampir 47 kilometer. Ini menunjukkan betapa berat tantangan infrastruktur kita,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah provinsi sedang menyiapkan penggunaan teknologi konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap kondisi tanah dan air di wilayah NTB, terutama di kawasan selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Iqbal juga menyinggung persoalan sampah yang belakangan ramai dibicarakan di masyarakat. Ia menilai masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten dan kota, tetapi membutuhkan koordinasi tingkat provinsi.
“Isu sampah memang kewenangan kabupaten dan kota. Tapi ketika dampaknya lintas wilayah, provinsi harus masuk untuk mengoordinasikan penyelesaiannya,” kata dia.
Salah satu solusi yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah adalah pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu, termasuk rencana pemanfaatan teknologi waste to energy—mengubah sampah menjadi energi.
Menurut Iqbal, teknologi tersebut berpotensi mengolah hingga ratusan ton sampah setiap hari dan sekaligus mengurangi tekanan pada tempat pembuangan akhir.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pembangunan sistem manajemen persampahan yang lebih terstruktur, mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengangkutan.
“Kita selama ini lebih banyak mengelola sampah secara manual tanpa sistem yang jelas. Yang kita bangun sekarang adalah manajemennya,” ujar dia.
Iqbal berharap diskusi informal dengan para pimpinan media seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala. Menurut dia, media memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan pemerintah sekaligus menjadi ruang kritik bagi jalannya pemerintahan.
“Harapan saya sederhana, kita bisa terus berdiskusi. Kalau ada yang perlu dijelaskan, silakan ditanyakan. Pemerintah tidak boleh tertutup,” kata Iqbal.
Menjelang waktu berbuka puasa, pertemuan di Pendopo Tengah itu pun ditutup dengan doa bersama. Suasana diskusi yang semula serius perlahan mencair ketika para tamu bersiap menyantap hidangan berbuka yang telah disediakan. (GA. Ese*)
