Mataram, Garda Asakota.-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan komitmen organisasinya dalam mempercepat penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peresmian 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap keempat di halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu, 21 Februari 2026. Peresmian ini, kata dia, menjadi bagian dari jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi Program MBG yang dibentuk oleh PBNU.
“Sekarang sudah hampir 200 SPPG yang beroperasi. Sekian ratus lagi sedang berproses dalam sistem BGN. Tidak terlalu lama lagi target 1.000 SPPG yang sudah kami canangkan bersama Ketua BGN bisa tercapai,” ujar Yahya dalam sambutannya.
Dari 41 unit yang diresmikan, 36 unit berada di Nusa Tenggara Barat dan sisanya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat. Sebelumnya, peresmian tahap awal dilakukan di Cirebon, Jember, dan Batang. NTB menjadi titik keempat dari rangkaian ekspansi jaringan dapur layanan gizi tersebut.
Yahya menekankan bahwa keberadaan SPPG bukan sekadar proyek angka statistik. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan dan standar gizi bagi para penerima manfaat, terutama santri. “Ini bukan hanya soal angka statistik. Yang paling penting adalah anak-anak. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka adalah masa depan bangsa,” katanya.
Pernyataan itu menegaskan orientasi PBNU yang tidak hanya mengejar skala, tetapi juga kualitas tata kelola dapur dan distribusi pangan. Dengan masuknya SPPG ke dalam jaringan resmi Tim Konsultan dan Akselerasi MBG, PBNU berupaya memastikan standardisasi operasional, pengawasan, serta keberlanjutan suplai bahan pangan.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, dalam kesempatan yang sama, melihat program ini sebagai perubahan paradigma ekonomi daerah. Ia menyebut pemerintah kini menerapkan “logika terbalik” dengan menciptakan permintaan di hilir lebih dulu, baru kemudian memperkuat sisi produksi di hulu.
“Dulu petani ragu menanam sayur atau memelihara ikan karena takut tidak ada pembeli atau harga anjlok saat panen. Hari ini, permintaannya diciptakan lebih dulu melalui MBG. Pedagang sayur di pasar sekarang punya posisi tawar yang tinggi karena barangnya pasti diborong untuk kebutuhan gizi ini,” ujarnya.
Namun, lonjakan permintaan itu juga memunculkan tantangan baru. Kesenjangan antara permintaan dan pasokan mulai mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Iqbal mengakui gejala inflasi mulai terasa di masyarakat.
“Ini bukan salah program MBG. Kita yang harus lebih cepat mengantisipasi ketersediaan pasokan,” katanya. Pemerintah Provinsi NTB, lanjut dia, mulai Mei mendatang akan melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat.
Langkah konkret yang disiapkan meliputi pembangunan greenhouse sayuran skala kolektif dan rumah tangga, pengembangan budidaya ikan nila, patin, dan ikan laut dengan sistem bioflok, serta optimalisasi peternakan ayam petelur. Dengan demikian, rantai pasok kebutuhan dapur SPPG diharapkan bisa dipenuhi dari produksi lokal.
Iqbal juga menyoroti peluang ekonomi pesantren melalui pengelolaan SPPG. Ia membayangkan terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (closed-loop ecosystem), di mana kebutuhan dapur dipasok dari usaha internal jamaah dan santri.
“Pesantren tidak perlu lagi bergantung pada bantuan luar. Mereka punya fixed income dari SPPG. Jika jamaah memelihara ayam petelur atau menanam cabai, maka kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari internal,” ujarnya.
Ke depan, ia mendorong pesantren tak hanya berhenti pada pengelolaan dapur, tetapi juga merambah industri turunan seperti pabrik roti hingga peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.
Dengan target seribu dapur, jaringan SPPG yang diakselerasi PBNU tak hanya dirancang sebagai instrumen pemenuhan gizi, melainkan juga sebagai mesin penggerak ekonomi keumatan berbasis pesantren. Peresmian 41 unit di NTB menjadi satu simpul penting dalam ambisi besar tersebut—memadukan agenda gizi nasional dengan pemberdayaan ekonomi local, (*)
