Gardaasakota.com.-Memasuki akhir tahun anggaran 2024, realisasi pelaksanaan proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2024 sangat memprihatinkan.
“Bahkan ada yang sama sekali belum ada realisasi fisiknya seperti SMA 03 Bolo. Mirisnya lagi di SMA 01 Parado realisasinya baru pondasi,” kritik anggota Komisi III Bidang Anggaran DPRD NTB, H Muhammad Aminurlah, kepada sejumlah wartawan di Mataram belum lama ini.
Bahkan ia menemukan adanya indikasi surat perintah kerja ganda dalam pelaksanaan proyek yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah sehingga pihak supplier dan pemenang tender proyek mengaku kesulitan dalam mengerjakan proyek DAK tersebut.
“Seperti di SMA 01 Parado yang anggarannya sebesar Rp1,3 M lebih mengaku kesulitan mengerjakan proyek tersebut dikarenakan semua material mayor berupa besi, geranit/keramik, baja ringan (rangka baja) untuk atap, seng multi roof berpasir serta cat dibeli dan diambil alih oleh Dikbud NTB. Sementara pemasangan di tempat pekerjaan dikerjakan oleh pemenang tender,” bebernya.
Terang saja menurutnya hal ini berimplikasi pada terlambatnya progres pekerjaan hingga Desember ini dikarenakan material mayornya ditengarai terlambat dipasok oleh pihak Dikbud.
“Pihak pemenang tender sampai saat sekarang masih menunggu barang-barang tersebut, sementara waktu tinggal beberapa minggu harus tuntas sementara pihak pelaksana sudah membuat pernyataan sanggup menyelesaikan sampai batas waktu. Di sisi lain ada perusahaan-perusahaan lain yang mengklaim mendapatkan pekerjaan tersebut. Ini sangat amburadul dan menjadi sejarah buruk penanganan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 ini,” tegas eks pimpinan DPRD Kabupaten Bima dua periode ini.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pesimis rekanan bisa menyelesaikan pekerjaan akhir tahun ini. ”Kan akhir tahun ini, tentu semua pekerjaan harus selesai. Bagaimana mau kejar, sementara sebagian sekolah baru bangun pondasi, ada juga yang baru bongkar atap untuk rehab,” sorotnya lagi.
Karena itu, dia meminta Pj Gubernur NTB segera mencopot Kepala Dinas (Kadis) Dikbud NTB Aidy Furqan. Karena realisasi proyek DAK ini belum ada progres yang menggembirakan.
”Saya minta Pj Gubernur untuk mencopot kadis, kabid SMA, dan PPK (pejabar pembuat komitmen). Harus dicopot itu, karena hari ini realisasi fisik proyek DAK ini, ada yang sama sekali belum ada. Contohnya SMAN 3 Bolo,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, dampak buruk dari molornya pekerjaan ini, maka DAK tahun depan akan berkurang. ”Tahun ini anggarannya juga berkurang, ini dampak dari tidak bagusnya pengelolaan DAK tahun 2022 dan 2023. Jadi dikbud harus dipimpin orang-orang yang punya kompetensi dan mumpuni,” ujarnya.
Maman menegaskan akan terus mengawal realisasi dan progres pengerjaan proyek DAK fisik ini. ”Karena kami di Komisi III, kami akan mengawal terus realisasi DAK ini. Kita lihat realisasi anggaran sejauh mana agar dunia pendidikan ini bisa maju,” ujarnya.
Ia juga mencium adanya indikasi perbauatan transaksional untuk mendapatkan pekerjaan DAK ini.
”Saya minta aparat penegak hukum untuk turun menyelidiki dugaan transaksi proyek DAK di dinas (Dikbud) ini,” tegas pria yang akrab disapa Aji Maman ini.
Dampak dari dugaan adanya transaksi proyek ini, lanjut dia, pekerjaan fisik di sekolah terhambat. Karena ada indikasi oknum pejabat Dikbud masih mengatur rekanan yang mengerjakan proyek-proyek di sekolah.
”Kendalanya karena ada dugaan pengaturan rekanan, kan ada indikasi transaksional untuk menentukan rekanan itu seperti indikasi double SPK dan lainnya. APH harus segera turun untuk menelisiknya,” tegas Maman.
Diketahui, tahun 2024 ini Dikbud mendapat DAK fisik sekitar Rp 99 miliar. Dengan rincian, Rp 69 miliar untuk SMA, sedangkan sisanya untuk SMK dan SLB. (**)
