Gardaasakota.com.- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menegaskan menghormati rencana aksi demonstrasi percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan digelar pada 15 Mei 2025 di pelabuhan Poto Tano Sumbawa.
“Pemerintah Provinsi NTB tetap menghormati setiap penyampaian aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan baik dan tidak mengganggu ketertiban umum, terlebih akan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Kadis Kominfotik NTB, H Yusron Hadi, kepada sejumlah wartawan, Selasa 13 Mei 2025.
Ia mengatakan pada prinsipnya negara atau pemerintah menjamin kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Apalagi menurutnya aspirasi pembentukan PPS itu bukanlah hal yang baru muncul dan bahkan sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat.
“Namun terbentur moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kewenangan pengaturan maupun pembentukan DOB ada pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerinth Provinsi. Oleh karenanya mari kita taati regulasi yang sedang berlaku,” ungkap mantan Plt Kepala BKD NTB.
Ia mengatakan saat ini Provinsi NTB terus bergerak membangun dan mengajak semua pihak agar dapat mencurahkan tenaga dan pikiran untuk bersama-sama fokus melanjutkan pembangunan dan memajukan daerah Nusa Tenggara Barat.
“Masih banyak ikhtiar kita dan salah satu modal dasar membangun yang baik adalah situasi yang aman dan tertib. Oleh karenanya pemerintah Provinsi NTB mengajak kita bersama-sama mari terus menjaga ketertiban dan keamanan yg saat ini tetap bagus, terus bergandeng tangan memajukan daerah yang kita cintai ini,” tandasnya. (**)
