Mataram, Garda Asakota.-Awal tahun 2026 menjadi ujian bagi ketahanan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Curah hujan tinggi sepanjang Januari hingga Februari memicu banjir yang merusak sejumlah ruas jalan, terutama di Pulau Sumbawa, meliputi Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi NTB memilih bergerak cepat dengan pendekatan darurat sekaligus penajaman prioritas.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov NTB mengandalkan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terdampak bencana. Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, menegaskan bahwa langkah ini merupakan respons taktis agar konektivitas masyarakat tidak terputus terlalu lama.
“Karena ini bencana banjir, penanganannya menggunakan BTT untuk pemulihan cepat. Tujuannya agar jalan bisa segera difungsikan kembali,” ujar Ilham, Rabu (1/4).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perbaikan melalui BTT bersifat sementara. Untuk penanganan permanen, pemerintah tetap harus melalui mekanisme pengadaan reguler yang membutuhkan waktu lebih panjang serta mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
Di sisi lain, tekanan fiskal turut membayangi upaya perbaikan infrastruktur. Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang gerak pembangunan menjadi lebih terbatas. Sejumlah rencana perbaikan jalan yang sebelumnya telah masuk daftar program kini harus ditinjau ulang.
“Ini bukan sekadar pengurangan angka anggaran, tetapi berimplikasi langsung pada berapa kilometer jalan yang bisa kita tangani tahun ini,” katanya.
Kondisi tersebut memaksa PUPR NTB mengubah strategi. Pendekatan pemerataan yang selama ini digunakan, kini bergeser menjadi skala super prioritas. Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang akan didahulukan.
Sebagai pelengkap langkah darurat, Gubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini difokuskan untuk menangani kerusakan ringan seperti lubang jalan, yang jika diabaikan berpotensi membesar dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Hajat Pak Gubernur, kerusakan kecil langsung ditangani cepat. Jangan sampai membesar dan justru membutuhkan biaya lebih besar,” ujar Ilham.
TRC dirancang bekerja berbasis respons cepat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Laporan warga menjadi pintu masuk utama bagi tim untuk segera turun ke lapangan dan melakukan perbaikan.
Dalam operasionalnya, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai pusat kendali. Skema ini diharapkan mampu memastikan respons lapangan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Meski demikian, Ilham menegaskan bahwa efektivitas TRC tetap sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, kecepatan respons di lapangan akan sulit dipertahankan.
Melalui kombinasi kebijakan BTT untuk penanganan darurat dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berupaya menjaga konektivitas wilayah tetap berjalan di tengah tekanan cuaca ekstrem dan keterbatasan anggaran. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan upaya adaptif pemerintah daerah dalam menjaga layanan publik tetap hadir di saat krisis. (*)
