Mataram, Garda Asakota.-Arus pengiriman hewan kurban dari Pulau Sumbawa ke kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) kembali menggeliat menjelang Idul Adha. Namun di balik tingginya animo pasar, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Abdul Rauf Wahab, mengingatkan adanya pekerjaan rumah besar dalam tata niaga dan strategi pemasaran yang selama ini dinilai masih konvensional.
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, hanya dari Kabupaten Bima saja, stok sapi kurban mencapai sekitar 16 ribu ekor dan sebagian besar telah habis diberangkatkan secara bertahap ke Jabodetabek.
“Bima saja sudah sekitar 16 ribu ekor. Itu belum Kota Bima, Dompu, dan Sumbawa. Yang dari Bima saja sudah habis diberangkatkan bertahap ke Jakarta,” ujarnya kepada wartawan, Kamis 9 April 2026.
Distribusi pengiriman, kata dia, kini mulai lebih tertata setelah adanya pembatasan kuota per ekspedisi. Setiap perusahaan pengiriman hanya diperbolehkan mengangkut sekitar 200 ekor sapi, guna menghindari dominasi dan penumpukan oleh pihak tertentu.
“Dulu bisa satu ekspedisi kirim ribuan ekor, akhirnya menumpuk dan menimbulkan masalah. Sekarang sudah dibagi porsinya, ini mulai mengurai persoalan,” katanya.
Namun demikian, Rauf mengingatkan agar tingginya pengiriman ini tidak menjadi bumerang di daerah tujuan. Ia menyinggung pengalaman beberapa tahun lalu, ketika lonjakan pasokan tidak diimbangi daya beli sehingga berdampak pada penurunan harga.
“Jangan sampai masalah justru muncul di Jakarta, terutama di penjualan. Apalagi kondisi ekonomi global dan nasional sekarang tidak sekuat sebelumnya. Ini harus diwaspadai,” ujarnya.
Menjual Sebelum Berangkat
Dalam catatannya, persoalan mendasar justru terletak pada pola pemasaran yang masih mengandalkan penjualan di lokasi tujuan. Ia mendorong perubahan strategi dengan memperkuat penjualan sebelum sapi diberangkatkan.
“Kalau bisa, mulai dipikirkan penjualan sebelum berangkat. Jadi sudah ada kepastian pasar. Tidak lagi datang ke Jakarta untuk ‘adu nasib’,” katanya.
Rauf mencontohkan sebuah inovasi yang dilakukan pelaku usaha asal Bima melalui skema tabungan kurban. Model ini memungkinkan calon pembeli di Jabodetabek memesan jauh hari sebelum Idul Adha.
“Ada koperasi yang menarik, mereka sudah menjual jauh hari bahkan bikin tabungan kurban. Jadi sudah ada pemesanan di awal. Ini yang harus difasilitasi dan diperluas,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kelemahan klasik peternak lokal yang belum menerapkan sistem penimbangan bobot secara akurat. Padahal, transparansi bobot menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing.
“Pembeli pertama tanya, beratnya berapa. Kita tidak punya data timbang, hanya taksiran. Sementara daerah lain sudah lengkap dengan data, bahkan ada foto dan kode identifikasi. Ini membuat daya saing kita kalah,” katanya.
Perputaran Uang Hingga Ratusan Miliar
Di balik berbagai persoalan itu, Rauf menegaskan bahwa sektor perdagangan sapi kurban tetap menjadi sumber ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.
Dengan asumsi harga jual rata-rata Rp20–25 juta per ekor, dari puluhan ribu sapi yang dikirim setiap tahun, perputaran uang bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kalau dihitung kasar saja, itu bisa di atas Rp100 miliar per musim. Ini uang yang kembali ke masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, margin keuntungan dari satu ekor sapi bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung harga beli saat pembesaran dan harga jual di pasar.
Dorong BUMD Masuk Sektor Riil
Melihat besarnya potensi tersebut, Rauf mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT GNE tidak lagi berkutat pada bisnis konvensional, melainkan masuk ke sektor riil seperti peternakan, pertanian, dan perikanan.
Menurut dia, komoditas unggulan NTB seperti sapi, bawang merah, dan jagung seharusnya dapat dijadikan sebagai core business untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Kalau BUMD bisa ambil bagian, misalnya hanya dari komisi penjualan saja, itu sudah miliaran rupiah. Tinggal bantu menjual, fasilitasi jaringan, itu sudah bisa dapat keuntungan,” katanya.
Ia bahkan membuka peluang pembahasan lintas komisi di DPRD NTB untuk merancang kebijakan strategis, termasuk kemungkinan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pengelolaan potensi tersebut.
“Kami akan dorong koordinasi dengan Komisi III dan pihak terkait. Bisa saja kita bahas dalam rapat gabungan, bahkan sampai inisiatif perda. Karena daerah butuh cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Bagi Rauf, potensi besar NTB selama ini justru lebih banyak dinikmati pihak luar karena lemahnya intervensi daerah dalam rantai distribusi.
“Selama ini kita punya produk, tapi orang lain yang punya nama dan menikmati nilai tambahnya. Ini yang harus kita ubah,” katanya. (GA. Im*)
