Gardaasakota.com.- Perkuat kelembagaan Ad Hoc Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (Bawaslu NTB) menggelar Rapat Evaluasi yang digelar pada Senin 23 September 2024 di Hotel Lombok Plaza Kota Mataram.
Acara tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari dari 23-25 September 2024 yang diikuti Ketua Bawaslu Kabupaten Kota, serta Staf dan Ketua Panwascam seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Ketua Bawaslu NTB melalui Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu NTB, Ahmad Darmawan S.STP, MH., saat membuka kegiatan menyampaikan ucapan selamat datang kepada para Ketua Bawaslu Kabupaten Kota, Staf dan Ketua Panwascam Seluruh Kabupaten Kota di Provinsi NTB.
“Saya harap teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan serius tanpa melihat siapa yang menyampaikan materinya tapi yang paling penting mendengarkan apa yang disampaikan sampai selesai sesuai jadwal,” ungkapnya mewakili Ketua Bawaslu NTB Itratip, ST.MT saat membuka acara rapat Evaluasi penguatan kelembagaan Ad-Hoc Pemilu 2024.
Proses Evaluasi ini juga penting dilakukan karena merupakan evaluasi terhadap kinerja SDM pengawas pemilu, baik ditingkat Kabupaten maupun kecamatan dalam mengawal proses demokrasi, sekaligus menjadi tolak ukur kinerja pengawasan dalam tahapan Pilkada 2024.
“Kegiatan ini sebagai momentum untuk bagaiman mengevaluasi hasil kinerja pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota dan serta untuk mengetahui sejauh mana hasil kinerja pengawasan di tingkat kecamatan dan dari teman-teman pengawas di lapangan,” timpal Ahmad Darmawan.
Pelaksanaan kegiatan evaluasi bersama dengan Panwaslu Kecamatan ini merupakan salah satu refleksi dari pengawasan dan juga merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas kerja-kerja kita selama ini.
“Evaluasi ini juga dapat menjadi bahan untuk rekomendasi pengawasan dalam tahapan Pilkada 2024 yang saat ini sudah berjalan,” terangnya.
Selain itu, Ahmad Darmawan menyebut Rapat Evaluasi ini juga terkait soal Koordinasi dan hasil pengelolaan administrasi keuangan. “Nah ini sering sekali terjadi Kendala soal Administrasi keuangan ketika adanya sinkronisasi baik itu di teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota serta Panwascam dengan sekretariat,” bebernya.
“Saya berharap soal anggaran tersebut dapat kita Bertanggung jawabkan. Untuk bisa bertanggungjawab dengan baik caranya ya perlu ada suatu komunikasi dan koordinasi yang baik,” pungkasnya. (GA. Im*)
