Gardaasakota.com.-Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Supratman Andi Agtas, secara resmi telah mengesahkan SK Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibawah kepemimpinan Ketua Umum Muhamad Mardiono Masa Bhakti 2025-2030, pada Kamis 02 Oktober 2025 kemarin.
Terbitnya SK Pengesahan Kepengurusan PPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum M Mardiono tentu saja disambut rasa syukur tak terhingga dari Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir.
Saat menggelar konferensi pers dengan sejumlah wartawan di Mataram kemarin, pria yang dikenal sukses menghantarkan PPP NTB meraih posisi Pimpinan di DPRD NTB selama periodisasi kepemimpinan ini mengaku sangat bersyukur atas adanya kejelasan posisi kepengurusan DPP PPP dibawah kepemimpinan Mardiono paska Muktamar ke-X yang digelar di Ancol, 27 September 2025.
“Saya bersyukur telah ada kejelasan. Bahwa PPP itu sudah tidak ada lagi keragu-raguan, sudah tidak ada lagi rumor yang beredar di masyarakat akan adanya dualisme di tubuh PPP. Ini sudah menjadi barang pasti dan final bahwa negara mengakui PPP berada dibawah kendali Ketua Umum PPP bapak M Mardiono,” ujar Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir, saat menggelar konferensi pers di Taliwang Nada Sayang-sayang Mataram, Kamis 02 Oktober 2025.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB ini mengaku sedang menunggu arahan lanjutan dari DPP PPP terkait dengan langkah lanjutan. “Pasti akan ada langkah lanjutan baik itu agenda Muswil, Muscab dan bahkan sanksi yang nantinya langsung berada dibawah kendali saya selaku Ketum DPW PPP NTB. Adapun kader yang mbalelo di arena Muktamar itu nanti akan kami evaluasi dan berikan pembinaan,” tegasnya.
Ia mengaku kepengurusan PPP NTB pada saat Muktamar Ancol tetap berada bersama dirinya selaku Ketum DPW PPP NTB. “Hanya saja ada sebagian dari mereka yang kiri-kanan Ok. Tidak istiqomah dan mendukung kemana-mana. Kalau mereka ini tidak bisa dibina, maka nanti akan dibinasakan. Termasuk Sekwil yang mengajak atau mengomandai teman-temannya mendua,” cetusnya.
Dalam data yang dihimpunnya ada enam DPC PPP yang terindikasi bersikap mendua seperti Lombok Utara, Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Sumbawa Barat. Sementara yang bertahan mendukung Mardiono di Muktamar Ancol seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa.
Dalam waktu dekat ini, Ia juga berencana akan mengumpulkan semua kepengurusan disemua tingkatan se-NTB untuk meminta komitmen mereka semua dan tidak lagi membuat manuver-manuver yang akan merusak atau memperkeruh suasana.
“Sebab mau diterima atau tidak, inilah kenyataan hari ini. Negara sudah mengakui kepengurusan PPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum M Mardiono. Sudah ada yang jelas, jangan sampai mengikuti lagi yang belum jelas. Jadi kita akan lakukan rekonsiliasi dulu baru pembinaan,” ungkapnya.
Sekwil PPP NTB Bakal Diganti
Ketua DPW PPP NTB, H Muzihir, menegaskan akan segera mengganti posisi Sekertaris Wilayah DPW PPP NTB dengan figure yang lain.
“Pasti berganti. Kalau Sekretarisnya pasti diganti. Sebab banyak figure pengganti yang sudah siap untuk mengisi posisi Sekwil ini nanti,” tandasnya. (GA Im*)
