Gardaasakota.com.-Proyek pembangunan rumah jabatan Kepala Daerah (Pendopo Bupati dan Wakil Bupati) di Kabupaten Bima masih menjadi pertanyaan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Dinas PUPR Kabupaten Bima, HM. Syaeful Bahri, S.T, M.T, mengakui bahwa anggaran tahap pertama sebesar Rp1,4 miliar dalam APBD 2025 hanya untuk konsolidasi (pematangan) lahan, tidak untuk pembangunan gedung seperti yang diasumsikan orang.
“Ya pak (anggarannya Rp1,4 Miliar untuk pematangan lahan/timbunan saja),” katanya menjawab pertanyaan wartawan via ponselnya, Sabtu malam (17/1/2026).
Syaeful menegaskan bahwa pekerjaan pematangan lahan persiapan rumah dinas ini sebagai bukti komitmen pemerintahan Ady-Irfan untuk memulai pemindahan fasilitas bangunan pemerintah yang berada di Kota Bima.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, lokasi proyek ini berada di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dekat dengan kantor Samsat.
Dalam APBD 2025 alokasi anggaran, rupanya fokus diarahkan untuk pematangan (konsolidasi) lahan agar gedungnya nanti siap dibangun di atas lahan milik Pemkab Bima.
Menurut Syaeful, pekerjaan proyek ini menyeluruh mencakup penataan lahan, pembersihan, perataan, pengurukan dan pemadatan. “Elevasi lahan itu minus 50 cm sampai dengan 3 meter, jadi secara teknis harus dikonsolidasi dulu,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa, selain pematangan lahan rumah dinas, dilakukan juga pematangan lahan untuk persiapan Kantor Bappeda Kabupaten Bima yang berada di dalam lingkungan komplek kantor Bupati di Godo.
“Kalau tidak dimatangkan dari sekarang, lahannya tidak akan pernah siap dibangun,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bima ini. (GA. 212*)
