 |
| Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH.,MH., dihadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Provinsi NTB, Senin 11 April 2022. |
Mataram, Garda Asakota.-
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung gerakan moral yang dilakukan oleh ratusan Mahasiswa yang menuntut pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menurunkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menstabilkan harga kebutuhan pokok lainnya.
“Kami dukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM), Gas LPG, PPn dan ketahanan pangan lainnya yang saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah,” tegas Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH.,MH., dihadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Provinsi NTB, Senin 11 April 2022.
Didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, sosok yang dikenal sebagai Srikandi Udayana ini juga meminta kepada Presiden RI, H Joko Widodo, agar segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau periode Presiden.
“Kami juga meminta penundaan dan mengkaji ulang UU Nomor 03 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek lingkungan hidup, hukum, sosial ekologi, politik, ekonoi dan kebencanaan. Selain itu kami juga mengusulkan untuk merevisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” cetusnya.
Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Lembaga DPRD NTB tersebut menyikapi aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (APARAT) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB pada Senin 11 April 2022.
Informasi yang didapatkan wartawan media ini, ada beberapa gabungan organ yang tergabung dalam APARAT ini yakni Eksekutif Kota Mataram Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (Ek LMND) Mataram, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hima NW, BEM NW, dan BEM NUS.
Dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian, para orator dari masing-masing organ ini menyampaikan materi orasinya secara bergiliran.
“Kebijakan Negara yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak luas kepada kenaikan harga-harga bahan pokok kebutuhan rakyat, otomatis pajak pun ikut naik. Kebijakan itu sangat membunuh rakyat miskin yang ekonomi menengah kebawah dengan pendapatan rata-rāta kecil. Jika dilihat dari prespektif ekonominya, ini Kebijakan Ekonomi yang menyengsarakan rakyat,” orasi Koordinator Umum Aksi, Aita Kurniawati, yang juga Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Mataram.
Hal senada juga diungkapkan oleh Korlap I, Widodo, saat menyampaikan orasinya. Ia mengatakan, Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 hanya 3.59% jauh dibawah target yakni sebesar 49%. Sementara defisit APBN pada tahun 2022 sudah mendekati angka 496 trilyun.
“Utang Luar Negeri sudah mencapai angka 7.000 triliun dan diperkirakan pada akhir tahun 2024, utang luar negeri akan mencapai Rp8,40 triliun. Awal April 2022, Pemerintah telah menaikan BBM Non Subsidi Pertamax92 dari 9,000 menjadi 12.500. Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% serta dikuranginya distribusi solar bersubsidi sebesar 70% (Bio solar sudah mulai langka, sangat merugikan UMKM, dan UMKM dipaksa beli DEXLITE dengan harga 13.750). Saya perkirakan bahwa akan ada kenaikan BBM jenis PERTALITE dan diperkirakan akan sama dengan harga PERTAMAX92 sebelum ada kenaikan yakni sebesar Rp9 ribu. Demikian juga harga El Piji 3 Kg akan mengalami kenaikan pada Periode April sampai dengan November 2022,” ungkapnya panjang lebar.
Kenaikan PPN dan harga BBM ditengah pemulihan ekonomi, menurutnya adalah langkah yang tidak tepat. Apalagi menurutnya, saat inflasi terus menerus bergerak naik dari Januari sampai Mei.
“Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat pasti akan cenderung menurun, karena hampir dipastikan semua harga kebutuhan pokok masyarakat dan biaya produksi industri akan naik. Sementara disisi lain, pendapatan perkapita masyarakat tidak tumbuh bahkan cenderung menurun. Nah pada saat itulah angka kemiskinan dan pengangguran akan merangkak naik,” teriaknya.
Korlap III, Rangga, juga mengatakan bahwa Indonesia saat sekarang ini lagi darurat demokrasi karena ada indikasi bahwa Presiden Joko Widodo dan Makruf Amin berwacana akan melanggengkan kekuasaannya tiga (3) periode dan pengunduran pemilu dari 2024 menjadi 2027.
“Akhirnya ini sangat dikawatirkan yakni keberlangsungan sistem negera kita akan menjadi demokrasi menuju otoriter atau totaliler. Oleh karenanya, kami meminta kepada DPRD Provinsi NTB sebagai lembaga legislatif untuk menyampaikan aspirasi rakyat ini,” imbuhnya.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh gabungan OKP dan BEM yang tergabung dalam APARAT ini adalah Turunkan harga BBM, Turunkan PPN, Stabilkan harga kebutuhan Pokok, Segera sahkan RUU TPKS, Evaluasi total Kinerja seluruh jajaran Menteri Kabinet Jokowi – Makruf Amin, Hentikan pencabutan subsidi pupuk, Kawal Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini, dan Hentikan tindakan represivitas aparat terhadap Gerakan Rakyat dan Mahasiswa. (GA. Im*)
