Gardaasakota.com.-Sejumlah akademisi asal Bima dan Dompu menyambangi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).
Kedatangan mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan membawa gagasan strategis untuk memperkuat arah pembangunan di NTB agar lebih berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah akademisi dan tokoh diaspora Bima-Dompu, antara lain Ketua RKB Pulau Lombok, Dr. Irwan, Prof. Abdul Wahid, Prof. Buan Anshari, Prof. Atun Wardatun, Dr. Sri Susanti, Dr. Syafril, Rasyid R., Dr. M. Firmansyah, Dr. Ibnu Khaldun, dan Dr. H. Arsyad Gani.
Selain itu, ada juga sejumlah anggota DPRD NTB Dapil 6 yakni, M. Aminurlah, M. Yasin, Harwoto, dan Ahmad dahlan.
Mereka datang dengan semangat kolaborasi untuk memberikan masukan akademis yang konstruktif bagi arah pembangunan NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Salah seorang perwakilan akademisi Bima- Dompu, Dr. Syafril, menyampaikan bahwa NTB yang terdiri dari dua pulau besar Lombok dan Sumbawa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga perlu dikelola dengan pendekatan yang spesifik.
“Kami mengusulkan agar Lombok dikembangkan sebagai Eco City and Resilient Island, sementara Sumbawa diarahkan menjadi Sustainable Economic Zone. Dua konsep ini bisa menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan NTB yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Syafril.
Ia menyoroti sejumlah permasalahan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah timur NTB, terutama di Bima dan Dompu, seperti masih banyaknya rumah tidak layak huni, keterbatasan akses air bersih, serta kondisi sanitasi yang belum memadai.
Selain itu, struktur ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pegawai negeri, tanpa ada diversifikasi ekonomi yang signifikan.
“Belum terlihat upaya besar untuk mengembangkan potensi pariwisata, digitalisasi ekonomi, dan pertanian modern berbasis teknologi.
Padahal, tiga hal ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan Gubernur NTB, yakni pariwisata, ketahanan pangan, serta transformasi ekonomi digital untuk mengatasi kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Dr. Syafril juga menekankan bahwa destinasi wisata di Bima dan Dompu tidak kalah indah dibanding Lombok. Sejumlah lokasi seperti Pantai Lakey, Oi Tampiro, Pulau Kambing, dan Pulau Ular memiliki daya tarik besar untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata dunia, asalkan dikelola secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal.
“Kuncinya ada pada perubahan mindset ekonomi masyarakat. Dari konsumtif menjadi produktif. Pemuda desa harus dilatih untuk mengelola destinasi wisata agar mandiri, ramah wisatawan, dan berorientasi pada keberlanjutan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman menambahkan bahwa menjelang delapan bulan kepemimpinan Iqbal–Dinda, penting bagi pemerintah untuk meneguhkan arah pembangunan berbasis pengetahuan dan kolaborasi lintas daerah.
“Kami ingin mengingatkan agar pemerintah provinsi selalu menggunakan pendekatan knowledge-based policy kebijakan yang lahir dari data, riset, dan pengetahuan.
Selain itu, perlu percepatan pengambilan keputusan dengan membangun kemitraan antarwilayah yang bisa diikat dalam perjanjian kerja sama, baik di Pulau Lombok maupun antara Sumbawa, Bima, dan Dompu,” tegas Dr. Ibnu Khaldun.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan cara berpikir dalam tata kelola pembangunan dengan memperluas partisipasi masyarakat sipil.
Pemerintah, menurutnya, perlu menggandeng organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, perempuan, dan kemahasiswaan untuk memperkuat kegiatan pelatihan, magang, serta pemberdayaan masyarakat.
“Partisipasi publik yang luas akan mempercepat transformasi sosial dan ekonomi. NTB memiliki potensi SDM yang besar, tinggal dikelola dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” tambahnya.
Wakil Gubernur NTB yang menerima langsung rombongan tersebut menyambut baik masukan dan gagasan para akademisi. Ia menilai kontribusi pemikiran dari kalangan akademik, khususnya diaspora Bima dan Dompu, sangat penting dalam memperkuat arah pembangunan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi saran ini. Pemerintah Provinsi NTB memang tengah fokus pada tiga program prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Masukan dari para akademisi tentu akan memperkaya perspektif kami,” ujarnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman untuk melanjutkan dialog dan kolaborasi ke depan.
Para akademisi Bima dan Dompu menegaskan bahwa langkah mereka merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap daerah asal, tidak hanya memberikan saran, tetapi juga siap berkontribusi nyata ermasuk dalam mengajak investor maupun membangun kemitraan riset untuk mempercepat kemajuan daerah. (GA. 212*)
