Gardaasakota.com.- Semenjak ditetapkan DPP PAN sebagai Ketua DPW PAN NTB pada 26 April 2025, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), hingga kini belum menjatuhkan pilihannya terhadap siapa figur yang akan menjadi Sekretaris DPW PAN NTB.
Meski secara internal PAN sendiri terjadi kompetisi dalam perebutan posisi strategis partai tersebut. Namun siapa figur yang diharapkan LAZ sendiri untuk mengisi posisi tersebut masih bersifat misteri.
Mantan Ketua Panitia Muswil DPW PAN NTB, Syaiful Islam, berharap posisi Sekretaris DPW PAN NTB diisi oleh figur dari Pulau Sumbawa.
“Karena posisi Ketua DPW dari Lombok Barat maka kami berharap jabatan Sekretaris DPW dapat diisi oleh figur terbaik dari Pulau Sumbawa,” harap pria yang akrab disapa Dae Fu ini kepada wartawan Senin 12 Mei 2025.
Ia pun merekomendasikan nama mantan anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat, Muhammad Nasir, dan nama anggota DPRD NTB dari Dapil VI Bima-Dompu, Muhammad Aminurlah.
“Kedua figur itu figur terbaik PAN. Silahkan diseleksi sebagai bentuk keterwakilan wilayah,” saran Dae Fu.
Keterwakilan wilayah itu menurutnya bertujuan agar target politik mengisi kursi DPR RI di Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa dapat tercapai kedepannya.
Komposisi Kepengurusan Belum Tuntas
Selain berharap posisi Sekwil DPW PAN NTB dapat diisi oleh figur dari Pulau Sumbawa. Ia juga berharap LAZ dapat segera menuntaskan penyusunan komposisi Kepengurusan DPW PAN NTB.
“Semenjak diputuskan sebagai formatur tunggal oleh DPP, kita sudah tidak tau lagi bagaimana perkembangannya. Begitupun terkait komposisi Kepengurusan,” ujar mantan Ketua Panitia Muswil DPW PAN NTB, Syaiful Islam, kepada wartawan, Senin 12 Mei 2025.
Ia mengaku dalam sejarah Muswil PAN NTB, baru pertama kali terjadi mekanisme formatur tunggal itu diterapkan DPP. Padahal menurutnya Muswil sudah mengusulkan beberapa nama formatur berdasarkan ketentuan AD/ART.
“Akan tetapi DPP menetapkan LAZ sebagai formatur tunggal meski ia tidak mendaftar di wilayah. Yah itu jadi kewenangan DPP,” ujarnya.
Kondisi seperti ini menurutnya dikhawatirkan akan memberatkan konsolidasi partai kedepannya karena tidak adanya keterbukaan dalam pola rekruitmen pengurus.
“Sebab semuanya kewenangan DPP bersama dengan formatur tunggal,” timpalnya.
Meski demikian, ia berharap rekruitmen pengurus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengalaman yang dimiliki.
“DPP harus menghargai kiprah dan perjuangan teman-teman di Wilayah yang sudah berdarah-darah membesarkan partai di wilayah,” harapnya. (GA.Im)
