Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah agresif untuk menjaga denyut pariwisata di tengah tekanan geopolitik global dan tantangan domestik. Melalui peluncuran Calendar of Event (CoE) 2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB mencoba merajut kolaborasi lintas level—dari desa hingga provinsi—demi mengejar target kunjungan sekaligus dampak ekonomi yang lebih luas.
Kepala Disparekraf NTB, Ahmad Nur Aulia, menegaskan bahwa CoE bukan sekadar daftar agenda seremonial, melainkan strategi pemasaran destinasi. “Ini bukan kitab suci. Masih bisa disesuaikan. Tapi ini cara kita menyampaikan pesan ke publik, baik lokal, nasional, hingga internasional,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Disparekraf NTB, Senin, 30 Maret 2026.
Sebanyak 69 event telah disusun sepanjang tahun, mulai dari skala budaya, sport tourism, hingga festival internasional. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, sekaligus membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan pemerintah kabupaten/kota.
Pariwisata Kolektif, Bukan Milik Provinsi
Ahmad Nur Aulia menekankan, pendekatan CoE 2026 berbeda. Pemerintah tak lagi menempatkan diri sebagai aktor tunggal, melainkan orkestrator. “Ini bukan milik provinsi. Ini milik bersama—kabupaten, desa, komunitas, hingga event creator,” katanya.
Konsep ini diharapkan menjawab persoalan klasik: minimnya atraksi yang membuat wisatawan cepat meninggalkan destinasi. Dengan jadwal event yang berdekatan, pemerintah berharap wisatawan bertahan lebih lama.
Strategi ini diperkuat dengan integrasi paket wisata lintas destinasi—pesisir, desa budaya, hingga pegunungan. Skema bundling harga dan pengalaman, seperti kelas memasak hingga aktivitas bertani di desa wisata, didorong untuk menciptakan apa yang disebut “cultural immersion”.
Target Tinggi di Tengah Ketidakpastian
NTB menargetkan 2,5 hingga 3 juta kunjungan wisatawan pada 2026. Namun Ahmad mengakui, kondisi global tidak sepenuhnya bersahabat. Konflik geopolitik berdampak pada pola perjalanan wisatawan, terutama dari Timur Tengah dan Eropa.
“Banyak yang menunda perjalanan karena faktor keamanan penerbangan. Maka kita reorientasi pasar,” ujarnya.
Fokus diarahkan ke kawasan Asia dan Australia, termasuk negara seperti Singapura, Malaysia, Australia, hingga Rusia. Upaya membuka jalur penerbangan langsung juga menjadi bagian dari strategi jangka menengah.
Event Berkualitas, Bukan Sekadar Banyak
Meski jumlah event meningkat, pemerintah menegaskan kualitas menjadi prioritas. Ke depan, setiap event akan diukur dampaknya—baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
“Tidak semua event harus besar. Tapi yang berdampak harus diperkuat. Bahkan ada level ‘dewa’—event yang benar-benar menarik kunjungan massal,” kata Ahmad, mencontohkan ajang seperti MotoGP di Mandalika.
Event berskala besar itu dinilai perlu dipersiapkan jauh hari agar bisa masuk dalam paket perjalanan global.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong event kecil di desa tetap tumbuh, selama memberi dampak ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Anggaran Ketat, Kolaborasi Jadi Kunci
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Disparekraf NTB tak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD. Ahmad menyebut, kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas menjadi jalan keluar.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, kita tidak akan bisa seperti ini. Kita harus menjahit semua potensi,” ujarnya.
Model pembiayaan pun didorong menuju kemandirian event, di mana ekosistem bisnis terbentuk dan pelaku industri bisa bergerak tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah.
Tantangan Lama Tinggal Wisatawan
Salah satu pekerjaan rumah utama adalah rendahnya lama tinggal wisatawan yang masih di bawah dua hari. Untuk itu, strategi event berkelanjutan dan integrasi paket wisata diharapkan mampu menahan wisatawan lebih lama.
“Kalau tiap minggu ada atraksi, wisatawan punya alasan untuk tinggal,” kata salah satu pejabat teknis Disparekraf.
Gili Tramena dan Kepastian Hukum
Selain CoE, isu strategis lain yang mengemuka adalah pengelolaan kawasan Gili Tramena, khususnya Gili Trawangan. Pemerintah mengakui status kawasan yang masih masuk kategori konservasi menjadi hambatan investasi dan kepastian hukum.
Pemprov NTB telah mengusulkan perubahan status kawasan kepada Kementerian terkait sejak 16 Maret 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menjaga Pariwisata Tetap Hidup
Di tengah berbagai tantangan—dari geopolitik, anggaran, hingga tata kelola kawasan—NTB memilih tetap agresif. CoE 2026 menjadi simbol optimisme sekaligus ujian.
“Yang penting jangan vakum. Pariwisata harus tetap bergerak,” ujar Ahmad Nur Aulia.
Pada akhirnya, keberhasilan strategi ini akan ditentukan oleh satu hal: apakah 69 event itu benar-benar mampu mengubah kunjungan menjadi dampak ekonomi nyata, atau sekadar menambah panjang daftar agenda tanpa jejak berarti. (GA. Im*)
