Gardaasakota.com.-Wakil Ketua III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. Muzihir, hadir pada kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Provinsi Jawa Timur, dan diikuti secara daring (online) secara serentak oleh 38 provinsi, termasuk Provinsi NTB, Selasa 21 Oktober 2025.
Untuk wilayah NTB, kegiatan dilaksanakan di Aula Graha Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur NTB, Mataram, dan turut dihadiri oleh Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, serta Kepala Biro Ekonomi Setda NTB.
DPRD NTB memberi apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini dan berharap kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, guna memperkuat perekonomian daerah dan nasional.
“Kami berikan apresiasi yang tinggi dengan adanya kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, guna memperkuat perekonomian daerah dan nasional kedepan,” ujar Wakil Ketua III DPRD NTB, H Muzihir.
Pemprov NTB juga mengapresiasi program Akad Massal KUR bagi 800.000 UMKM yang digagas pemerintah pusat. Program tersebut bagian dari gerakan nasional untuk mempercepat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di 38 provinsi secara serentak.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB yang diwakili Asisten III Setda NTB Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dwiyani saat menghadiri Program Akad Massal KUR virtual.
“Bagi NTB, sektor UMKM memiliki posisi strategis, kita memiliki ribuan pelaku usaha di berbagai bidang mulai dari ekonomi kreatif pariwisata pertanian perikanan hingga industri rumah tangga. Melalui fasilitas KUR kita memiliki peluang besar, untuk memperkuat kapasitas produksi memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat NTB,” ungkapnya.
Dijelaskannya, program ini menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang saat ini terjadi. Program KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga alat strategis pembangunan ekonomi rakyat di NTB.
Mantan Kepala Bappenda itu, menjelaskan realisasi penyaluran program ini terus menunjukkan kinerja positif hingga akhir September 2025. Penyaluran KUR telah mencapai 4,1 triliun dengan target hingga akhir tahun sebesar 5 triliun rupiah. Angka ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM pada sektor-sektor produktif seperti pertanian perikanan perdagangan dan industri olahan rumah tangga.
Capaian ini tentu menunjukkan NTB telah siap dalam melaksanakan program nasional, baik dari sisi kesiapan lembaga penyalur dukungan pemerintah daerah maupun antusiasme masyarakat pelaku usaha yang terus tumbuh pada berbagai sektor. Namun, dijelaskannya, lebih dari sekadar penyaluran dana yang telah diperjuangkan penguatan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat NTB.
Dirinya mengajak seluruh pihak pemerintah provinsi kabupaten/kota, perbankan, lembaga penyalur dan pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya.
Pemerintah Provinsi NTB menyimpan harapan besar dari pelaksanaan serentak. Lahir banyak kisah sukses dari NTB kisah pelaku UMKM yang naik kelas usaha dan tumbuh pesat. Lapangan kerja yang bertambah serta ekonomi lokal yang semakin kuat dan tangguh. (**)
