Gardaasakota.com.-Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, S.H, menghadiri Rapat Kerja Strategis Regional Bali–NTB–NTT yang dikoordinir Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kamis (27/11/2025).
Raker ini membahas penguatan kolaborasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, melibatkan pemerintah pusat, daerah, asosiasi pengembang, dan lembaga pembiayaan.
Feri Sofiyan memaparkan tantangan di Kota Bima, seperti tingginya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), backlog perumahan, kawasan kumuh, dan terbatasnya akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
APBD 2025 telah mengalokasikan Rp2,7 miliar untuk 92 unit RTLH, namun masih terkendala anggaran dan harga material fluktuatif.
Untuk mengatasi ini, Wakil Walikota mengusulkan skema pembiayaan alternatif melalui CSR, Baznas, DAK tematik, dan pendanaan kolaboratif.
Kota Bima juga telah realisasikan 255 unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 2021, dengan 27 unit tahun 2025.
“Melalui kolaborasi, kita bisa turunkan permukiman kumuh, tingkatkan kualitas perumahan, dan wujudkan kehidupan masyarakat Bima yang lebih baik,” tegas Feri, di acara yang diakhiri komitmen bersama untuk percepat pembangunan perumahan di Bali, NTB, dan NTT. (GA. 212*)
