Gardaasakota.com.-Walikota Bima, H. A. Rahman H Abidin, S.E, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan RI untuk membahas peningkatan layanan RSUD Kota Bima.
Tujuan utama adalah meningkatkan status RSUD dari tipe D ke tipe C dengan membangun Ruang Rawat Inap baru menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) secara multiyears, dimulai Oktober 2025 hingga Mei 2026.
Pemerintah Kota Bima juga mengusulkan penambahan SDM melalui CPNS untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
“Audiensi ini membahas rencana tindak lanjut pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bima dalam rangka peningkatan status rumah sakit dari tipe D ke tipe C,” ungkap Walikota Bima, Kamis (24/7/2025).
Walikota yang saat itu didampingi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H, Wakil Ketua II DPRD, Ryan Kusuma Permadi, S.H, Ketua Komisi I DPRD, Yogi Prima Ramadhan, S.E, Inspektur, Drs. H. Fakhrunraji, M.E, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Direktur RSUD Kota Bima menegaskan bahwa angkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan, khususnya dalam mendukung layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi), serta Kesehatan Ibu dan Anak sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Kementerian Kesehatan menyambut baik rencana ini dan meminta Pemerintah Kota Bima segera mengusulkan Rencana Kebutuhan (Renbut) SDM. Audiensi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kota
Kementerian Kesehatan pada prinsipnya memahami dan mendukung rencana pembangunan tersebut yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan akan dilaksanakan secara bertahap dengan skema tahun jamak (multiyears).
Pembangunan direncanakan dimulai pada bulan Oktober 2025 hingga Mei 2026 dengan estimasi waktu pelaksanaan selama delapan bulan.
Selain infrastruktur, Pemerintah Kota Bima juga mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) melalui mekanisme penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan seiring peningkatan status RSUD.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian meminta agar Pemerintah Kota segera mengusulkan Rencana Kebutuhan (Renbut) SDM sebagai dasar tindak lanjut.
Kementerian Kesehatan juga memberikan catatan positif atas pelaksanaan pembangunan RSUD Kota Bima yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta laporan progres mingguan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Sesditjen Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) Lanjutan dan jajaran teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
Pemerintah Kota Bima menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respon positif dari Kementerian Kesehatan, dan berharap sinergi yang terbangun akan memberikan dampak nyata dalam peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bima. (GA. 212*)