Gardaasakota.com.-Bertolak dari Kementerian LHK Republik Indonesia, Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E, melakukan kunjungan silaturrahmi ke Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Keuangan Daerah di Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menjemput dukungan anggaran dan kebijakan guna mempercepat pembangunan daerah.
Dalam pertemuaan itu, Walikota diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, di Jakarta Pusat, Kamis sore (08/01/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari road show Walikota Bima ke sejumlah kementerian dalam rangka menjemput dukungan anggaran dan kebijakan guna mempercepat pembangunan daerah.
Pertemuan ini juga merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bima di tengah keterbatasan fiskal daerah, menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, serta menggali sumber potensi lain untuk meningkatkan sumber pendapatan resmi.
Walikota Bima memaparkan kondisi fiskal Pemerintah Kota Bima, program-program prioritas daerah, serta realisasi program dan anggaran Tahun 2025.
Sementara Agus Fatoni menekankan pentingnya Pemerintah Kota Bima untuk memaksimalkan seluruh potensi daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan prestasi perangkat daerah, sehingga berpeluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat. Beberapa arahan yang diberikan oleh Dirjen Keuangan Daerah adalah optimalisasi PAD, melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan inovasi.
Pengetatan belanja operasional yang menekankan fokus anggaran pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Pengelolaan BMD secara produktif dan profesional untuk menjadi sumber PAD yang berkelanjutan serta percepatan realisasi belanja pada triwulan I dan II Tahun Anggaran 2026 untuk mendorong pergerakan ekonomi daerah.
Walikota Bima menyambut baik arahan dan masukan yang diberikan oleh Dirjen Keuangan Daerah, dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja. (GA. 212*)
