Gardaasakota.com.-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukanlah program seremonial, melainkan gerakan nyata dalam membangun ekonomi rakyat dari desa. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Sabtu (2/8/2025), saat memimpin langsung monitoring dan percepatan operasionalisasi koperasi tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam acara yang turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Dapil NTB II H. Muazzim Akbar, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didik Herdiawan, serta para bupati/wali kota se-NTB, Menko Zulkifli menekankan bahwa koperasi ini dibentuk bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai sistem ekonomi rakyat yang konkret.
“Koperasi ini bukan program biasa. Ini adalah gerakan besar membangun ekonomi rakyat dari desa, oleh desa, untuk Indonesia. Kita tidak ingin masyarakat terus tergantung pada sistem distribusi yang merugikan petani dan pelaku UMKM,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, koperasi Merah Putih dibentuk untuk memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok seperti sembako, LPG 3 kg, pupuk, hingga hasil pertanian. Koperasi juga akan menjadi alat pemutus praktik rente yang selama ini membelenggu ekonomi desa.
NTB Diapresiasi Sebagai Provinsi Paling Siap
Menko Zulkifli menyampaikan apresiasi khusus kepada NTB yang dinilai sebagai provinsi paling siap dalam mengoperasionalkan koperasi merah putih.
“NTB sangat luar biasa. Saya sampaikan ke Presiden, NTB yang paling siap menjalankan koperasi merah putih ini. Ini bukan sekadar niat, tapi sudah menjadi gerakan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koperasi merah putih ditargetkan berdiri dan aktif di lebih dari 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Presiden RI, kata Zulkifli, telah memberi arahan langsung agar koperasi ini menjadi solusi nyata di tengah problematika ekonomi masyarakat desa.
Bukan Bagi-Bagi Uang, Tapi Bangun Usaha Rakyat
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi merah putih bukan untuk bagi-bagi bantuan dana, tetapi untuk membangun sistem usaha rakyat yang kuat.
“Kita tidak bagi-bagi uang, kita bangun usaha. Jangan bentuk koperasi kalau tidak ada aktivitas ekonomi. Kita ingin koperasi ini punya bisnis model yang jalan—dari distribusi LPG, pupuk, toko sembako, hingga layanan kesehatan. Ini koperasi berbasis kebutuhan nyata rakyat,” jelasnya.
Ia juga mengajak para kepala daerah dan kepala desa untuk bergerak cepat karena mulai Oktober 2025, koperasi-koperasi tersebut sudah harus beroperasi secara aktif dan mandiri.
Pemprov NTB Siap Kawal hingga ke Akar Rumput
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah NTB, Lalu Mohamad Faozal, memastikan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung percepatan koperasi merah putih.
“Kami di NTB siap menjadi pelaksana utama di lapangan. Semua jajaran Pemprov, kabupaten/kota hingga kepala desa sudah kami kerahkan untuk mendukung koperasi merah putih berjalan nyata dan mandiri,” ujarnya.
Faozal menegaskan bahwa NTB akan menjadi provinsi percontohan nasional dalam implementasi koperasi merah putih dengan sinergi lintas sektor. (GA. Ese*)
