Gardaasakota.com.-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Slamet, menyarankan agar Pemprov bersama 10 Pemda di NTB bersurat ke Menteri Pertanian dan Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi dari persoalan kelangkaan pupuk yang terjadi.
“Saran saya kepada PJ Gubernur agar tidak hanya sekedar berbicara saja dengan Pupuk Indonesia soal kuota pupuk untuk NTB. Akan tetapi, Pemda di NTB ini harusnya bersurat ke Kementan dan ditembuskan ke Presiden biar ada kebijakan khusus dan itu harus by data, kami siap mengawal, kalau
ditanggung daerah berat,” tegas Made Slamet kepada wartawan, Senin 29 Januari 2024.
Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan Nasional, pemerintah pusat mestinya harus melihat kondisi di daerah dan tidak membatasi kuota stok pupuk untuk NTB.
Berkurangnya alokasi kuota pupuk subsidi untuk Provinsi NTB di tahun 2024, dari realisasi pupuk pada tahun 2023 lalu tentu saja sangat berdampak pada kondisi di daerah. Apalagi, memasuki awal tahun ini, adalah awal masa tanam petani yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang besar.
Tercatat, Tahun 2024 ini, kuota pupuk subsidi yang diterima NTB sebesar 130.115 ton Urea, 89.182 ton NPK dan 153 ton pupuk kakao. Jika dibandingkan tahun 2023, kuota pupuk urea subsidi mencapai 182.848 ton, NPK 106.052 ton dan kakao 1.121 ton.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, kebijakan pemerintah soal alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kondisi pertanian di daerah. Terlebih, APBD Provinsi NTB, dirasa tidak mampu memberikan bantuan sosial kepada para petani. Alumnus Fakultas Pertanian Unram yang gemar bertani ini, menegaskan, bahwa pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya
Pemprov dan sebagian Pemda di NTB dalam rangka melakukan revitalisasi keberlanjutan petani di wilayah setempat.
“Provinsi NTB ini, dikenal adalah lumbung nasional komoditi beras, cabai bahkan bawang merah juga jagung. Kalau komoditas ini tidak dipertahankan eksistensinya maka petani NTB biasa berkurang untuk menanam komoditas andalan tersebut. Ini yang harus difikirkan keberlanjutannya,” ujar Made.
Ketua PDI Perjuangan Kota Mataram ini, berharap pemerintah pusat bisa membantu keberlanjutan para petani NTB yang telah memberikan kontribusinya pada keberlangsungan pasokan komoditas andalan nasional tersebut.
“Kita berharap ada perlakuan khusus untuk Provinsi NTB. Sehingga, ada subsidi pupuknya sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh para petani di NTB,” ucap Made Slamet.
Lebih lanjut dikatannya, dirinya khawatir, daya beli petani menjadi rendah jika tak ada solusi terkait masalah pupuk bersubsidi ini. Pendapatan petani dari akan berkurang karena beban operasional meningkat.
“Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah, karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan juta, hasilnya enggak sesuai,” pungkas Made. (**)
