Blog  

DPRD Sarankan PJ Gubernur dan Pemda se-NTB Bersurat ke Presiden Terkait Kelangkaan Pupuk Subsidi

 

Anggota Komisi II DPRD NTB, Made Slamet.

Mataram, Garda Asakota.-

 

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Slamet, menyarankan agar Pemprov
bersama 10 Pemda di NTB bersurat ke Menteri Pertanian dan Presiden Joko Widodo
untuk mencari solusi dari persoalan kelangkaan pupuk yang terjadi.

 

“Saran saya kepada PJ Gubernur agar tidak hanya sekedar
berbicara saja dengan Pupuk Indonesia soal kuota pupuk untuk NTB. Akan tetapi,
Pemda di NTB ini harusnya bersurat ke Kementan dan ditembuskan ke Presiden biar
ada kebijakan khusus dan itu harus by data, kami siap mengawal, kalau
ditanggung daerah berat,” tegas Made Slamet kepada wartawan, Senin 29
Januari 2024.

 

Sebagai salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan Nasional,
pemerintah pusat mestinya harus melihat kondisi di daerah dan tidak membatasi kuota
stok pupuk untuk NTB.

 

Berkurangnya alokasi 
kuota pupuk subsidi untuk Provinsi NTB di tahun 2024, dari realisasi
pupuk pada tahun 2023 lalu tentu saja sangat berdampak pada kondisi di daerah. Apalagi,
memasuki awal tahun ini, adalah awal masa tanam petani yang sangat membutuhkan
pupuk bersubsidi dengan jumlah yang besar.

 

Tercatat, Tahun 2024 ini, kuota pupuk subsidi yang diterima
NTB sebesar 130.115 ton Urea, 89.182 ton NPK dan 153 ton pupuk kakao. Jika
dibandingkan tahun 2023, kuota pupuk urea subsidi mencapai 182.848 ton, NPK
106.052 ton dan kakao 1.121 ton.

 

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, kebijakan pemerintah
soal alokasi pupuk bersubsidi harus disesuaikan dengan kondisi pertanian di
daerah.

 

Terlebih, APBD Provinsi NTB, dirasa tidak mampu memberikan
bantuan sosial kepada para petani

 

Alumnus Fakultas Pertanian Unram yang gemar bertani ini,
menegaskan, bahwa pembatasan alokasi pupuk bersubsidi juga menghambat upaya
Pemprov dan sebagian Pemda di NTB dalam rangka melakukan revitalisasi
keberlanjutan petani di wilayah setempat.

 

“Provinsi NTB ini, dikenal adalah lumbung nasional
komoditi beras, cabai bahkan bawang merah juga jagung. Kalau komoditas ini
tidak dipertahankan eksistensinya maka petani NTB biasa berkurang untuk menanam
komoditas andalan tersebut. Ini yang harus difikirkan keberlanjutannya,”
ujar Made.

 

Ketua PDI Perjuangan Kota Mataram ini,  berharap pemerintah pusat bisa membantu
keberlanjutan para petani NTB yang telah memberikan kontribusinya pada
keberlangsungan pasokan komoditas andalan nasional tersebut.

 

“Kita berharap ada perlakuan khusus untuk Provinsi NTB.
Sehingga, ada subsidi pupuknya sesuai dengan lahan yang dimiliki oleh para
petani di NTB,” ucap Made Slamet.

 

Lebih lanjut dikatannya, dirinya khawatir, daya beli petani
menjadi rendah jika tak ada solusi terkait masalah pupuk bersubsidi ini.
Pendapatan petani dari akan berkurang karena beban operasional meningkat.

 

“Ketika pasca panen enggak ada jaminan dari pemerintah,
karena high cost dan pada saat panen, hasilnya tidak sesuai, modalnya puluhan
juta, hasilnya enggak sesuai,” pungkas Made. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *