Mataram, Garda Asakota.-Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Bohari Muslim, mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam mengantisipasi munculnya kasus perundungan anak.
“Artinya persoalan yang mendera anak bangsa ini tidak hanya menjadi ranah para pendidik semata, tapi juga orang tua, masyarakat dan seluruh unsur yang ada. Rilnya semua masyarakat (harus) mengambil peran,” kata pria yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB ini kepada wartawan, Kamis 07 Maret 2024.
Menurutnya aksi perundungan adalah tindakan yang sangat merugikan seseorang. Terlebih terhadap tumbuh kembang peserta didik. Karena, peserta didik adalah aset sekaligus generasi penerus bangsa.
Oleh karenanya, ia mengatakan butuh dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi persoalan perundungan ini.
Apalagi dalam pendidikan, ini tentunya menjadi tanggungjawab bersama untuk
dientaskan.
“Baik itu masyarakat, orang tua, guru, lingkungan sekolah. Tapi lebih-lebih orang tua supaya bisa memberikan arahan kepada putra putrinya dari rumah, baru dikerjasamakan dengan guru disekolah,” sambung politisi NasDem ini.
Bohari Muslim menyebutkan, Indonesia kedepannya akan mendapatkan bonus demografi. Dengan adanya bonus demografi ini maka semua harus bergandengan tangan untuk bersama-sama dalam mengatasi permasalahan ini (perundungan-red).
“Perundungan ini dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Dan ini terus-terus terjadi sehingga perlunya duduk bersama dalam mencarikan formulasi dalam mengurai kasus tersebut,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan serta OPD terkait melakukan tindakan tepat dan cepat dalam menyikapi perundungan atau bullying. Jika tindakan perundungan terus terjadi maka masa depan anak didik akan terdampak.
“Ini harus dihentikan. Bagaimana caranya, ini menjadi tugas bersama bukan sekolah saja termasuk kepala dinas, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Kasi efek jera tapi ini bersentuhan dengan perlindungan anak-anak,” ucapnya.
Pendidikan moral maupun akhlak, wajib dikuatkan sebab sehebat dan sepintar apapun anak didik disekolah jika akhlaknya buruk maka akan berdampak terhadap perilaku. Perundungan ini jika terus terjadi maka anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan rusak.
“Saya cukup prihatin dengan tindakan perundungan ini. Untuk itulah mari bersama-sama kita carikan solusi dan formulasi yang terbaik agar perbuatan ini tidak lagi terjadi,” ungkapnya.
Para pelaku dan korban perundungan lanjutnya, adalah asset bangsa yang harus diselamatkan. Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan baik agar masa depannya tidak rusak.
Para pemangku kebijakan termasuk Kepala Dinas Pendidikan adalah orang-orang pilihan sehingga pihaknya berharap agar bisa mencarikan jalan yang terbaik dalam menekan kasus perundungan yang sangat merusak anak bangsa. (GA. Ese*)
