Blog  

Komisi V DPRD NTB Ajak Semua Pihak Antisipasi Munculnya Kasus Perundungan Anak

 

Anggota Komisi V DPRD NTB, H Bohari Muslim.

Mataram, Garda Asakota.-

 


Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB), H Bohari Muslim, mengajak seluruh elemen masyarakat
mengambil bagian dalam mengantisipasi munculnya kasus perundungan anak.

 


“Artinya persoalan yang mendera anak bangsa ini tidak hanya
menjadi ranah para pendidik semata, tapi juga orang tua, masyarakat dan seluruh
unsur yang ada. Rilnya semua masyarakat (harus) mengambil peran,” kata
pria yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTB ini kepada wartawan, Kamis 07 Maret
2024.

 


Menurutnya aksi perundungan adalah tindakan yang sangat
merugikan seseorang. Terlebih terhadap tumbuh kembang peserta didik. Karena,
peserta didik adalah aset sekaligus generasi penerus bangsa.

 


Oleh karenanya, ia mengatakan butuh dukungan dan kerjasama yang
baik dari seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi persoalan perundungan ini.
Apalagi dalam pendidikan, ini tentunya menjadi tanggungjawab bersama untuk
dientaskan.

 


“Baik itu masyarakat, orang tua, guru, lingkungan sekolah.
Tapi lebih-lebih orang tua supaya bisa memberikan arahan kepada putra putrinya
dari rumah, baru dikerjasamakan dengan guru disekolah,” sambung politisi
NasDem ini.

 


Bohari Muslim menyebutkan, Indonesia kedepannya akan mendapatkan
bonus demografi. Dengan adanya bonus demografi ini maka semua harus
bergandengan tangan untuk bersama-sama dalam mengatasi permasalahan ini
(perundungan-red).

 


“Perundungan ini dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh kembang
anak. Dan ini terus-terus terjadi sehingga perlunya duduk bersama dalam
mencarikan formulasi dalam mengurai kasus tersebut,” tuturnya.

 


Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan
serta OPD terkait melakukan tindakan tepat dan cepat dalam menyikapi
perundungan atau bullying. Jika tindakan perundungan terus terjadi maka masa
depan anak didik akan terdampak.

 


“Ini harus dihentikan. Bagaimana caranya, ini menjadi tugas
bersama bukan sekolah saja termasuk kepala dinas, orang tua, masyarakat dan
sebagainya. Kasi efek jera tapi ini bersentuhan dengan perlindungan anak-anak,”
ucapnya.

 


Pendidikan moral maupun akhlak, wajib dikuatkan sebab sehebat
dan sepintar apapun anak didik disekolah jika akhlaknya buruk maka akan
berdampak terhadap perilaku. Perundungan ini jika terus terjadi maka anak-anak
sebagai generasi penerus bangsa akan rusak.

 


“Saya cukup prihatin dengan tindakan perundungan ini. Untuk
itulah mari bersama-sama kita carikan solusi dan formulasi yang terbaik agar
perbuatan ini tidak lagi terjadi,” ungkapnya.

 


Para pelaku dan korban perundungan lanjutnya, adalah asset
bangsa yang harus diselamatkan. Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan
baik agar masa depannya tidak rusak.

 


Para pemangku kebijakan termasuk Kepala Dinas Pendidikan adalah
orang-orang pilihan sehingga pihaknya berharap agar bisa mencarikan jalan yang
terbaik dalam menekan kasus perundungan yang sangat merusak anak bangsa. (GA. Ese*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *