 |
| Ilustrasi |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Seorang warga Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, Rafiddin, S.Sos, menyatakan, saat ini masih dalam situasi pandemi covid19 dan ancaman banjir yang menghantui warga Kota Bima, maka tidak seharusnya Pemkot Bima mengalokasikan anggaran APBD 2021 untuk pengadaan IPhone12 untuk Pejabatnya.
Selain dinilainya tidak etis, pengadaan IPhone12 ini justru menunjukkan Pemkot Bima tak punya empati pada rakyat yang dilanda kesulitan ekonomi.
“Waduh, ini membuktikan bahwa Walikota Bima di bawah Kepemimpinan Lutfi tak peduli dengan sengsaranya rakyat sekarang. Untuk apa beli begituan?, rakyat lagi susah, malah beli iPhone Pejabat,” sorot warga Melayu Rafiddin, S.Sos, kepada Garda Asakota, Kamis (30/12).
Menurutnya, jika uang sebanyak itu dibangun fasilitas wisata atau dialihkan ke bantuan KUBE seperti bebek, kambing, bantuan untuk pengrajin bata, dan lain lain, maka berapa banyak rakyat yang bisa menikmatinya.
“Saya angkat bicara ini karena banyak rakyat yang butuh sentuhan langsung Walikota terkait pemberdayaan terutama di wilayah Ule Kelurahan Ule, air bersih saja rakyat nggak bisa nikmati, mereka malah bor sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” sesalnya.
Untuk itu, sebagai warga Rafiddin meminta Walikota untuk tidak memperlihatkan kebijakan yang justru menambah kepercayaan rakyat kepada para pejabat.
Langkah tepat sekarang adalah bagiamana mencari solusi untuk merubah cara hidup rakyat agar tidak menggunduli hutan, berikan modal kerja, bantuan KUBE, dan lain lain agar rakyat bisa bermandiri dan tidak bergantung terus pada hasil tani jagung dan lain lain.
Di sektor Pariwisata juga dibuatkan fasilitas di setiap berpotensi membuka lapangan kerja baru agar PAD meningkat.
“Jangan hanya Kolo tapi juga di sepanjang pantai sekitar Lawata, jalan Amahami di hotmiks, pantai Wadumbolo, dan perbatasan Kota dan Kabupaten ditata agar bisa menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Rafiddin menambahkan bahwa seharusnya waktu pembahasan APBD Perubahan 2021 harusnya Tim Banggar dan TAPD saat refocusing dan TAPD, item kegiatan yang tidak penting itu di refocusing saja.
 |
| Sekretaris PKB Kota Bima, Ismet Jayadi. |
Sementara itu, Sekretaris PKB Kota Bima, Ismet Jayadi, juga sangat menyesalkan kebijakan Pemkot Bima ini. Secara tegas pihaknya akan meminta perwakilan PKB yang ada di dewan untuk memberikan perhatian khusus masalah pengadaan HP ini.
“Saya meminta perwakilan kami di DPRD Kota Bima untuk berkoordinasi dengan anggota dewan lainnya jika pengadaan HP ini ditemukan ada permasalahan,” pintanya. (GA. 212*)
