 |
| Kunjungan sejumlah wartawan cetak, televisi dan online, Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, Kadisnakertrans NTB, IGP Aryadi, dan Ketua Umum DPP APPMI, H Muazzim Akbar, di Prima Peninsula, Kuala Lumpur Malaysia, Rabu 13 Juli 2022. |
Kuala Lumpur, Garda Asakota.-
Chairman Koperasi Ladang Berhad (KLB) Malaysia, Mohd Damanhuri Bin Mohd Jamli, mengungkapkan bahwa Koperasi Ladang Berhard masih sangat mempercayakan pemenuhan tenaga kerja asal Provinsi NTB untuk bekerja dan menggarap berbagai sektor kerja yang ada di kawasan ladang Berhard, baik mulai dari bidang perkebunan sawit, peternakan sapi, jual beli alat pertanian, hingga penggarapan ladang menggunakan teknologi drone.
“Kami sangat mempercayakan pemenuhan tenaga kerja asal provinsi NTB karena kami sangat senang dan suka atas etos kerjanya yang luar biasa. Mereka adalah pekerja yang gigih dan giat bekerja di ladang. Mereka memang kuat-kuat,” kata Mohd Damanhuri memuji kinerja PMI asal NTB dalam bahasa Melayu saat menerima kunjungan sejumlah wartawan cetak, televisi dan online, Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, Kadisnakertrans NTB, IGP Aryadi, dan Ketua Umum DPP APPMI, H Muazzim Akbar, di Prima Peninsula, Kuala Lumpur Malaysia, Rabu 13 Juli 2022.
Menurutnya, motivasi kerja PMI asal NTB berlandaskan pada semangat untuk mengubah keadaan ekonomi keluarga. Bahkan dibanding pekerja ladang lokal asal Malaysia yang hanya sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi.
“Mereka datang ke sini mencari harta (maksudnya, perbaikan ekonomi, Red) bukan (sekadar) mencari makan. Sehingga tidak mengherankan ada salah satu pekerja yang dibayar sampai dengan RM 7.373 atau setara dengan Rp25.026.949 per bulan,” ungkapnya seraya menunjukkan bukti dalam tampilan layar proyektor.
Gaji sebesar itu dapat diperoleh bagi pekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Serta dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang ada di ladang.
Dalam kesempatan itu, Mohd Damanhuri juga memperlihatkan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan, pengembangan minat dan bakat, hingga tempat tinggal yang layak bagi para pekerja.
“Kalau orang kata PMI disiksa, itu nggak (ada),” tepisnya.
Para pekerja diikat dengan kontrak kerja sama secara profesional. Diberi hak-hak seperti hari libur setiap Jumat, cuti, hingga asuransi kesehatan dan pendidikan anak.
“Kalau ada pemilu, kami siapkan bilik pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu dan Pilkada,” tuturnya.
Berbagai fasilitas yang disiapkan itu sebagai komitmen KLB, ingin membangun sistem kerja yang profesional dan sesuai standar. Sehingga PMI dapat bekerja dengan aman dan tenang di ladang.
“Total pekerja saat ini dari Indonesia sebanyak 100 orang dan Bangladesh 2 orang,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi mendorong adanya standar ladang tempat PMI asal NTB ditempatkan.
“Paling tidak, standarnya seperti KLB ini bagus. Peralatan untuk proses dari memetik hingga pengangkutan sawit sudah modern dan canggih. Yang paling penting pekerja diberi jaminan kesehatan, pendidikan anak, salary, kemudian tempat tinggal, air, dan listrik yang gratis,” katanya.
Standar ladang tujuan penempatan PMI menurutnya dapat meningkatkan kepercayaan Calon PMI menempuh jalur resmi. Mengingat ada jaminan peningkatan ekonomi menjadi lebih baik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan kedatangannya langsung ke Malaysia untuk memastikan PMI mendapatkan fasilitas yang layak.
“Sesuai perintah dari pak Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, saya diminta untuk memastikan PMI kita bekerja di tempat yang layak, bekerja di tempat yang baik dan fasilitas yang layak,” katanya.
Prinsipnya Pemprov NTB ingin memastikan ladang-ladang di Malaysia memberikan perlindungan yang maksimal.
“Seperti yang disampaikan KLB kami berterima kasih, bahkan mereka mengatakan fasilitas yang diberikan pada pekerja asing dan lokal sama,” ujarnya.
Standar fasilitas yang diberikan KLB dinilai layak. Hal yang sama diharapkan juga diberikan oleh ladang-ladang lain di Malaysia.
“Kami berharap kerja sama yang terbangun B to B ini saling menguntungkan, sehingga mendatangkan keberkahan,” harapnya.
Secara umum Gede mengatakan total PMI asal NTB mencapai 535 ribu jiwa. Tersebar di berbagai negara penempatan.
“60 persen dari 535 ribu jiwa itu bekerja di Malaysia,” jelasnya.
Gede juga mengingatkan pentingnya komitmen kedua negara Indonesia dan Malaysia, mencegah penempatan tenaga kerja non prosedural atau ilegal.
“Ini juga salah satu tujuan kami untuk memastikan, perusahaan mematuhi agreement yang telah dibuat kedua negara,” harapnya.
Ladang-ladang di Malaysia diharapkan semakin menutup diri dari para pekerja non prosedural.
“Ini membutuhkan komitmen kita semua,” tegasnya.
 |
| Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) H Muazzim Akbar. |
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) H Muazzim Akbar berseloroh besarnya gaji yang didapat PMI asal NTB bahkan melampaui gaji anggota dewan di NTB.
“Luar biasa, gaji dewan saja tidak sampai Rp 25 juta perbulan,” celetuknya diikuti tawa hadirin.
Pria yang juga ketua DPW PAN NTB itu, lantas mengungkapkan kehadirannya dalam rangka juga memastikan standar fasilitas yang didapat PMI layak.
“Saya mulai menggeluti dunia TKI (PMI, Red) sejak tahun 1992, jadi saya sangat khatam persoalan yang ada seputar dunia ini, barangkali karena itu teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua APPMI,” pungkasnya. (GA. Ese*)
