Mataram, Garda Asakota.- NTB Transparancy And Policy Watch (NTPW) Provinsi NTB mempertanyakan penuntasan pekerjaan dana DAK 2024 yang hingga kini belum ada penuntasan sama sekali bahkan mangkrak.
“Sudah dua tahun lebih molor bahkan hingga kini belum ada penuntasan sama sekali,” kata Ketua Umum NTPW, Abdul Hakim, Rabu 22 April 2026.
Dengan total alokasi dana DAK Pendidikan 2024 yang nilainya lebih Rp90 Miliar semestinya infrastruktur pendidikan akan menjadi lebih baik.
“Namun ini malah kondisinya lebih terpuruk, tidak bisa digunakan bahkan dianggap menghamburkan uang negara karena dianggap tidak memiliki nilai kemanfaatan,” kritiknya.
Pihaknya menyesalkan sikap diam Pemerintah Provinsi maupun DPRD NTB khususnya Komisi V DPRD NTB yang cenderung pasif dalam menyoroti persoalan ini.
“Bahkan dalam laporan Komisi V tidak ada sama sekali menyentuh progres penyelesaian persoalan ini. Kami pertanyakan integritas dan fungsi pengawasannya. Harusnya ada upaya mendorong agar permasalahan ini bisa segera dituntaskan atau sikap resmi kelembagaan untuk merekomendasi penuntasan masalah ini agar bisa diselesaikan secepatnya,” tegasnya.
Pihaknya mengungkapkan sejumlah SMA yang mendapatkan alokasi dana DAK 2024 yang pekerjaannya belum tuntas seperti SMA 2 Bolo, SMA 01 Parado, SMA 01 Lape, dan sejumlah sekolah lainnya.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet, menegaskan tidak dituangkannya soal komitmen penuntasan pekerjaan DAK Pendidikan 2024 dikarenakan persoalan itu sudah masuk dalam ranah hukum.
“Karena masalah itu sudah masuk kedalam ranah hukum. Orang-orangnya sudah banyak dipanggil APH,” ujar anggota DPRD NTB dari Partai PDI Perjuangan ini.
Komisi V menurutnya sering mempertanyakan dan membahas masalah itu dengan pihak Dinas terkait.
“Kalau saat rapat dengan Dinas terkait fokus pembahasannya kebanyakan soal itu. Namun karena Dinas Pendidikan ini kebanyakan dipimpin Plt jadi itu juga jadi kendala,” pungkasnya. (GA. Im*)
