Mataram, Garda Asakota.-Pertumbuhan sektor ketenagakerjaan NTB mengalami kemajuan yang cukup signifikan, karena ada penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri. BKK di SMK memberikan kontribusi yang sangat baik dalam program penempatan tenaga kerja dalam negeri. Rencananya ada 10 BKK yang akan melaksanakan job fair tahun 2024 ini.
Sampai dengan triwulan I Tahun 2024 ada 4 perusahaan yang melakukan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan semuanya sudah ada penempatan di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan.
“Sedangkan, penempatan kerja luar negeri sampai bulan April Tahun 2024 mencapai 8.700 orang. Disnakertrans NTB optimis target 18.000 sampai akhir tahun 2024 bisa tercapai,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.,MH., di acara kegiatan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tahun 2024 di Hotel Aston Inn Mataram, Rabu 22 Mei 2024.
Eks Kadis Diskominfotik NTB ini juga menyampaikan salah satu tantangan di sektor ketenagakerjaan adalah masih sering terjadi mismatch atau ketidaksesuaian antara skill dan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri yang membuat banyak angkatan kerja tidak terserap ke dunia kerja dan menyebabkan angka pengangguran meningkat.
Menghadapi hal ini, Pemda NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB melihat penguatan sinergi atau kolaborasi
antara lembaga pelatihan kerja dengan dunia usaha dan industri serta memperbanyak dan memperluas program pemagangan yaitu praktek langsung di dunia usaha menjadi strategi yang paling cepat dan efektif mengurangi missmatch
tersebut.
Karenanya, strategi tersebut dituangkan inovasi program untuk memaksimalkan kerja sama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh stakeholders dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak tahun 2021.
Inovasi ini telah terbukti mampu meningkatkan jumlah angka penyerapan alumni pelatihan ke dunia kerja dari 20 persen menjadi 86 persen, dan selama 3 tahun berturut-turut berhasil menurunkan jumlah angka pengangguran terbuka secara signifikan, padahal jumlah angkatan kerja baru rata setiap tahun bertambah sebanyak 150 ribu hingga 200
ribu orang.
PePADU Plus berhasil mendapat penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
Tahun 2023 sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023.
Oleh karena itu, strategi ini perlu terus diperkuat dan diperluas pelaksanaannya. Terlebih program inovasi PePADU Plus, kini telah diperkuat dengan lahirnya kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang integrasi dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dan dikuatkan lagi
dengan adanya Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan, dimana perpres ini mewajibkan pemberi kerja (dunia industri) memberikan informasi pekerjaan melalui satu sistem kepada pemerintah.
Aryadi juga mengajak perusahaan dan lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi bersama seluruh stakeholder terkait di daerah untuk memanfaatkan momentum terbitnya 2 perpres tersebut dengan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja dan produktivitas usaha, sekaligus menurunkan jumlah pengangguran terbuka.
Ia menyebut data BPS NTB bulan Februari Tahun 2024, mencatat jumlah angkatan kerja NTB sebanyak 3,03 juta orang, meningkat sebesar 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023. Peningkatan ini juga dibarengi dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 2,80 persen poin.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 turun menjadi 3,30
persen, mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin dibandingkan dengan
periode yang sama tahun lalu. Karena itu, Ia menyarankan agar tidak hanya terfokus dengan peluang kerja di dalam daerah/dalam negeri, tetapi juga harus
bisa memanfaatkan peluang kerja di luar negeri.
Karena itu, sejak tahun lalu, semua LPK/LPKS diminta untuk membangun kerjasama dengan dunia industri sebelum
melakukan pelatihan. Ia mengimbau agar LPK/LPKS melibatkan industri dalam
proses perencanaan hingga evaluasi.
“Angkatan kerja kita pasti akan diuji kompetensinya sebelum memasuki dunia kerja. Mereka perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman di industri sebelum benar-benar masuk ke dunia kerja. Karenanya, program pelatihan pola pemagangan, yaitu praktek langsung didunia usaha, merupakan cara paling cepat dan efektif untuk mencetak tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan jabatan yang ada diperusahaan. Sehingga program magang ini perlu diperluas”, tambah Aryadi.
Ia berharap BLK yang dikelola pemerintah diminta untuk tidak ragu mendatangkan instruktur profesional dari dunia industri, karena sangat membantu angkatan kerja terserap dalam perusahaan.
“Dengan berkembangnya teknologi, banyak pekerjaan yang hilang dan tergantikan oleh teknologi. Namun disisi lain tumbuh jabatan-jabatan baru, sehingga untuk menyiapkan tenaga kerja
skill sesuai kebutuhan jabatan didunia kerja maka lembaga pendidikan vokasi,
BLK/LPKS dan BLK Komunitas bersama dunia industri harus duduk bersama membuat kurikulum dan melakukan Job Future Analysis agar penyerapan tenaga kerja semakin maksimal sehingga dapat mewujudkan Generasi Indonesia Emas Tahun 2045,” pungkas Aryadi.
Kegiatan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tahun 2024 ini diikuti oleh 75 peserta, terdiri dari pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-NTB, Bappeda NTB, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan
Bursa Kerja Swasta (BKS), Anjungan Siap Kerja, asosiasi dunia industri, dan
puluhan perusahaan.
Adapun narasumber pada kegiatan ini, antara lain, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Siti Kustianti, Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi,M.Si, Direktur Eksekutif KADIN NTB, dan Kepala BPVP Lombok Timur. (**)
