Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana akan menyesuaikan tambahan penghasilan Bagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di APBD Tahun Anggaran 2027. Rencana ini disampaikan oleh Pemerintah pada saat penyampaian Nota Keuangan RAPBD TA 2027 pada 09 November 2026 lalu.
Rencana pemerintah yang ingin menaikan penghasilan tambahan bagi ASN ini menuai pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB saat penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi dalam rapat paripurna DPRD NTB yang digelar Senin 16 November 2026 kemarin.
“Sebagaimana disampaikan dalam pidato pengantar Gubernur, Pemprov memberikan ruang bagi penyesuaian tambahan penghasilan ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Terhadap hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai kebijakan dan skema penyesuaian tambahan penghasilan ASN dalam RAPBD tahun anggaran 2027. Fraksi Partai Demokrat juga memandang perlu adanya kejelasan mengenai dasar perhitungan, kriteria penerima, pemerataan pemberian tambahan penghasilan, serta keterkaitannya dengan beban kerja, prestasi, dan capaian kinerja masing-masing ASN,” ujar Jubir Fraksi Partai Demokrat NTB, Syamsul Fikri.
Pada prinsipnya, peningkatan kesejahteraan ASN bagi Fraksi Partai Demokrat harus berjalan beriringan dengan peningkatan disiplin, profesionalitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, tambahan penghasilan tidak hanya menjadi instrumen kesejahteraan aparatur, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan hasil.
Selain mempertanyakan soal rencana penyesuaian tambahan penghasilan bagi ASN, Fraksi Partai Demokrat juga mendorong Pemprov NTB bersama DPRD untuk mempercepat proses pembahasan hingga penetapan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertambangan rakyat.
“Keberadaan regulasi tersebut menjadi penting sebagai landasan hukum dalam memberikan kepastian usaha, perlindungan terhadap masyarakat penambang, serta memastikan aktivitas pertambangan rakyat dapat berlangsung secara legal, tertib, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa percepatan regulasi ini tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap aktivitas pertambangan, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan pengawasan, penataan wilayah, perlindungan lingkungan, serta optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Hanya saja dalam hal ini, Fraksi Partai Demokrat mencermati adanya indikasi ketidakkonsistenan pengaturan tarif pengelolaan wilayah izin pertambangan rakyat (IPR) dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2026 Pasal 75 ayat (4) menyatakan bahwa biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan kementerian yang membidangi esdm. Namun, lampiran III halaman 549 menetapkan tarif sebesar Rp1.500.000,00 per hektare per tahun, sementara Kepmen ESDM Nomor 174.K/MB.01/MEM.B/2024 Lampiran VI bagian B angka 1 mencantumkan biaya pengelolaan wilayah sebesar Rp40.000,00 per hektare.
“Bahkan, angka Rp40.000,00 tersebut masih digunakan dalam contoh penghitungan pada lampiran perda yang sama. Atas kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemprov memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan perhitungan penetapan tarif Rp1.500.000,00 per hektare, disertai dokumen pendukung serta hasil evaluasi dan penyempurnaan regulasinya. Fraksi juga mendorong konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM guna memperoleh kepastian kesesuaian ketentuan tersebut, serta melakukan penyelarasan regulasi melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila ditemukan ketidaksesuaian. selain itu, pengawasan terhadap pemungutan yang telah berjalan perlu dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pungutan yang melampaui ketentuan,” kata Syamsul Fikri.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga memohon penjelasan terkait dengan biaya pembinaan aspek pengelolaan pengusahaan yang termuat dalam tabel 2, Lampiran III dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 tahun 2026. “Apakah tarif/angka atau koefisien yang akan digunakan dalam penentuan tarif yang digunakan? kemudian, untuk IPERA pengelolaan pengusahaan di ambil untuk pendapatan daerah sebesar 16% dari hasil penjualan sangat memberatkan rakyat dan menyebabkan enggannya para investor utk bekerjasama dengan pemilik IPR, di samping itu apa pertimbangan Pemprov untuk menentukan koofisian sebesar 16 %?, Apakah ada naskah akademiknya.?,” sorot Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat menyarankan beban koperasi (UMKM) tidak disamakan dengan perusahaan besar pemegang IUP atau IUPK, disarankan koefisiannya sebesar 5%. “Selain itu, dalam table biaya JAMREK di Perda NTB besarannya berbeda-beda untuk beberapa wilayah, padahal di Kepmen ESDM No. 344 th 2025 telah ditetapkan untuk Provensi NTB di tahun 2026 sebesar Rp. 196.600.000 /Ha/10 th untuk seluruh wilayah di NTB. Seharusnya tidak boleh terjadi perbedaan tarif Jamrek masing-masing WPR,” kritik Syamsul Fikri.
Terakhir, Fraksi Partai Demokrat menyoroti pembayaran JAMREK sebesar 75% di bulan pertama keluarnya IPR, hal ini cukup memberatkan koperasi, karena koperasi belum produksi/ belum punya anggaran untuk membayar JAMREK, karena dibutukan waktu untuk proses persiapan dan produksi berkisar 4 sd 6 bulan. “Fraksi Partai Demokrat menyarankan untuk berkomunikasi dengan Kementrian ESDM agar di beri waktu selama 4 bulan, bukan 1 bulan,” pungkasnya. (GA. Im*)



























