Anggaran PON di RAPBD NTB 2027 sebesar Rp60 M, Dewan Minta Kejelasan Peruntukannya

Anggota DPRD NTB dan Fraksi PKB, Lalu Muhibban. Foto:Ist*)

Mataram, Garda Asakota.-Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 menjadi salah satu agenda penting yang bakal dihadapi oleh Provinsi NTB dan NTT. Untuk mensukseskan pelaksanaan agenda olahraga Nasional tersebut. KONI Pusat berharap agar kedua Provinsi dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 trilun dalam APBD masing-masing daerah. Hanya saja akibat keterbatasan anggaran, Provinsi NTB hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miiar dalam RAPBD tahun anggaran 2027 mendatang.

Bagi anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Muhibban, gelaran pelaksanaan PON yang dipusatkan di NTB dan NTT serta dibantu oleh DKI Jakarta merupakan even olahraga berskala nasional yang dapat berfungsi sebagai media pemersatu bangsa yang memberikan peluang bagi provinsi NTB tidak hanya dalam bidang olahraga tetapi juga untuk menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, infrastruktur dan lapangan pekerjaan.

“PON tidak hanya kegiatan olahraga yang menghabiskan anggaran daerah. PON memiliki manfaat besar seperti meningkatkan ekonomi dan pariwisata, dimana kedatangan atlet dan suporter akan meningkatkan tingkat hunian hotel, restoran dan kunjungan wisatawan,” kata Lalu Muhibban, anggota Fraksi PKB DPRD NTB, Senin lalu di Mataram.

Efek lain dari pelaksanaan PON nantinya bakal menghidupkan UMKM, pelaku usaha kuliner, kerajinan, souvenir, konveksi akan mendapatkan peluang pasar. Meningkatkan infrastruktur olahraga, perbaikan pasilitas olahraga untuk menunjang kegiatan PON ke XXII dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah pelaksanaan PON. Selain itu meningkatlan prestasi atlet NTB, membuka lapangan pekerjaan, PON akan membuka peluang kerja di bidang infrastruktur dan jasa serta sektor lainnya.

“Memperkenalkan potensi wisata dan budaya NTB secara luas. Meningkatkan citra dan investasi daerah dimana penyelenggaraan PON adalah bukti NTB mampu melaksanakan kegiatan berskala nasional dan memperkuat citra NTB sebagai daerah Sport Tourism utama di Indonesia,” ungkapnya.

Meski manfaat penyelenggaran PON cukup besar. Hanya saja anggota Dewan dari Fraksi PKB DPRD NTB ini mengingatkan pemerintah terkait pengalokasian anggaran sebesar Rp60 milyar di RAPBD tahun anggaran 2027 harus dijelaskan peruntukannya seperti berapa untuk hibah koni?, berapa anggaran untuk renovasi venue olahraga melalui OPD?, berapa balanja langsung OPD untuk kegiatan PON ini?.

“Semua hal itu harus jelas dan dihitung dengan baik. Dan hal yang sangat penting adalah pemerintah NTB harus menghitung dengan cermat kebutuhan anggaran pelaksanaan PON bersama NTT dan Pemerintah Pusat, serta pemerintah NTB mengupayakan dan memastikan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan meski dalam RAPBD 2027, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar. Namun menurutnya, bukan berarti seluruh kebutuhan penyelenggaraan PON akan ditanggung oleh APBD. Kesiapan penyelenggaraan dan pendanaannya masih harus dipastikan berdasarkan rencana kerja, rencana kebutuhan, serta kesiapan masing-masing pihak.

“Terkait kebutuhan digitalisasi dan kapasitas fasilitas, dalam pelaksanaan PON XXII 2028 mungkin sempat beredar diskusi mengenai berbagai kebutuhan penyelenggaraan. Kami sudah melakukan diskusi dengan beberapa pihak dan menerima sejumlah pesan dari Bapak Presiden ketika kami meminta dukungan pemerintah pusat dan ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Gubernur Selasa kemarin.

Tigal hal tersebut kata Gubernur yakni soal Akuntabilitas, dan yang kedua soal Efisiensi. “Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi berarti tidak membangun venue baru apabila fasilitas yang sudah tersedia masih dapat digunakan. Oleh karena itu, kami akan melakukan kurasi terbesar terhadap pilihan venue yang akan digunakan di NTB dengan dua syarat utama,” ujarnya.

Pertama, venue tersebut sudah memiliki bangunan atau fasilitas yang tersedia, sehingga tidak perlu membangun dari awal. Namun, mungkin masih diperlukan sejumlah perbaikan penting. Kedua, terdapat potensi untuk mendapatkan dukungan atau kendali pembiayaan dari pihak lain. “Jika tidak memenuhi kedua parameter tersebut, maka cabang olahraga atau venue tersebut akan ditawarkan untuk diselenggarakan di daerah lain,” timpalnya.

Memang nantinya akan ada beberapa cabang olahraga yang belum memiliki venue. Ada cabang olahraga yang akan dipindahkan ke Pulau Sumbawa dan membutuhkan pembangunan dari awal. Namun, untuk dua cabang olahraga tersebut sudah ada pihak yang bersedia menyiapkan dana untuk membangun fasilitas dari nol sampai selesai.

“Dengan berbagai langkah tersebut, kita berharap anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON dapat ditekan. Kalau sebelumnya muncul angka kebutuhan hingga Rp1,7 triliun, mudah-mudahan dengan efisiensi tersebut kebutuhan anggaran bisa ditekan ke kisaran Rp500 miliar dan penyelenggaraan tetap dapat berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

Pihaknya mengaku NTB memiliki cita-cita menjadi penyelenggara terbaik. “Namun, kita juga berharap prestasi olahraga NTB meningkat. Meskipun tidak harus masuk dua besar atau sepuluh besar, prestasi kita harus lebih baik dibandingkan sebelumnya,” pungkasnya. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page