Mataram, Garda Asakota.-Setelah berhasil meraih tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 melalui SK Menpora tahun 2026 lalu. Pemerintah Provinsi NTB harus diperhadapkan dengan kewajiban mempersiapkan anggaran Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan PON 2028 dari APBD.
“Itu sangat berat. Bahkan untuk menyediakan Rp100 Milyar saja sudah tidak mudah, apalagi sampai Rp1 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, kepada wartawan media ini, Senin lalu.
Kondisi fiskal daerah yang sangat sulit menurutnya membuat daerah sangat sulit memenuhi permintaan tersebut.
“Apalagi kita tahu sekarang kondisi APBD sekarang lagi sulit , dana transfer dari Pemerintah Pusat saja sudah berkurang sekitar Rp140 Milyar di tahun 2027. Itu informasi yang kita dapatkan saat kita rapat dengan TAPD,” ujarnya.
Kemampuan APBD untuk menganggarkan pelaksanaan PON 2028 ditahun 2027 menurutnya tidak akan lebih dari Rp100 Milyar.
“Kalaupun dianggarkan lebih pasti ada program lain yang harus dikorbankan. Pertanyaannya apakah kita mau mengorbankan kebutuhan masyarakat hanya untuk membiayai penyelenggaraan PON?. Itu yang menjadi persoalan menurut saya,” kata pria yang juga Ketua DPW PPP NTB ini.
Menurutnya ada salah satu cara yang bisa menjadi jalan keluar untuk mendapatkan anggaran yakni mendorong Gubernur Iqbal menggunakan kemampuan dan kehebatannya dalam melakukan lobi-lobi anggaran.
“Tetapi kalau Gubernur Iqbal dengan kemampuan dan kehebatannya bisa melakukan lobi, tentu kita berharap ada jalan keluar. Kenapa? Sebab berdasarkan pengetahuan saya selama hampir 20 tahun di Dewan, daerah yang menjadi tuan rumah PON biasanya mendapatkan keuntungan atau bisa dikatakan mendapatkan durian runtuh,” paparnya.
Ia mencontohkan pernah menghadiri event PON Palembang Menurutnya, gedung, lapangan olahraga serta berbagai fasilitas olahraga yang besar dan representatif itu sebagian besar dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, bukan oleh Pemerintah Daerah.
“Kalaupun ada kontribusi dari daerah mungkin hanya sekitar sepuluh persen maksimalnya. Jadi anggaran triliunan rupiah itu memang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat,” ujar H Muzihir.
Hal itu menurutnya senada dengan penyampaian Bang Mori (Mantan Ketua KONI NTB, red.) yang menyampaikan bahwa dengan anggaran sekitar Rp300 Milyar saja berbagai fasilitas olahraga sudah bisa direncanakan untuk diperbaiki.
“Mulai dari GOR, kemudian anggaran sekitar Rp100 Miliar untuk rehabilitasi sejumlah fasilitas termasuk fasilitas cabang olahraga seperti karate, pencak silat, voli dan sebagainya,” terangnya.
Karena kondisi sudah berbeda, Sehingga, Ia pun berharap kepada Gubernur agar mengerahkan segala kemampuannya apalagi melihat track record Gubernur sebagai mantan Duta Besar yang memiliki keluasan jaringan dan kolega.
“Beliau ini mantan Duta Besar tentu memiliki banyak teman dan jaringan termasuk dikalangan para Menteri. Saya kira beliau tahu bagaimana membangun komunikasi dan melakukan lobi. Jadi silahkan melakukan lobi, menurut saya hanya itu salah satu cara untuk mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat,” tekannya.
Ia pun merevieu bagaimana dulunya pak Mori (Mantan Ketua KONI NTB, red.) berjuang dengan melakukan lobi-lobi Pusat agar NTB menjadi tuan rumah PON.
“Sekarang kita sudah mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah. Nah bagaimana lobi berikutnya yang harus dilakukan oleh pak Gubernur maupun Ketua KONI untuk meyakinkan Pemerintah Pusat agar pembiayaan PON tidak dibebankan kepada APBD NTB,” pungkasnya. (GA. Im*)



























