Gardaasakota.com.- Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, mengungkapkan komitmennya memperjuangkan dua proyek besar infrastruktur di Bima: penataan Pelabuhan Kota Bima dan pembangunan Jembatan Lewa Mori. Keduanya dinilai menjadi kunci kelancaran distribusi barang, memperpendek jarak tempuh, serta menggerakkan ekonomi wilayah Bima dan sekitarnya.
Pelabuhan Kota Bima Butuh Pengerukan Rutin dan Tambah Dermaga
Menurut Mori Hanafi, Pelabuhan Kota Bima saat ini menghadapi persoalan serius akibat sedimentasi lumpur. Kondisi itu terjadi karena pelabuhan berada dekat muara dua sungai besar di Kota Bima. “Setiap dua tahun, harus dilakukan pengerukan. Biayanya besar, karena lumpur selalu terbawa arus sungai,” kata duta masyarakat Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini kepada wartawan Selasa 15 Juli 2025.
Selain sedimentasi, Pelabuhan Kota Bima juga mengalami keterbatasan kapasitas dermaga. Saat ini, dermaga hanya bisa melayani satu kapal besar dalam waktu bersamaan. “Padahal kalau misalnya bongkar jagung saja, itu bisa antre sampai 10 hari. Kasihan petani kita,” ujar pria yang baru saja dilantik jadi Ketua DPW Partai Nasdem NTB ini.
Mori menilai idealnya pelabuhan memiliki minimal tiga dermaga standar kapal, agar waktu tunggu bisa ditekan maksimal menjadi tiga hari. “Distribusi itu penting, tidak hanya bicara produksi. Kalau distribusi macet, hasil bumi kita tidak bisa dikirim. Percuma kita surplus jagung atau ternak kalau tidak bisa keluar,” tegasnya.
Ada Dua Opsi: Tetap di Lokasi Lama atau Dipindah
Terkait solusi permanen, Mori Hanafi memaparkan dua opsi yang tengah dikaji bersama Kementerian Perhubungan. Opsi pertama, tetap mempertahankan pelabuhan di lokasi sekarang, dengan program pengerukan rutin dan pembangunan tambahan dermaga. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp250 miliar.
Namun, opsi kedua adalah memindahkan Pelabuhan Kota Bima ke lokasi baru di wilayah sekitar Kelurahan Ule, di luar area muara sungai. “Kalau dipindahkan, memang mahal, mungkin sampai Rp400 miliar. Tapi lebih hemat jangka panjang, karena tidak perlu pengerukan tiap dua tahun. Kedalaman laut di sana bisa 12 sampai 13 meter, kapal besar bisa langsung sandar,” jelas Mori.
Saat ini, kata Mori, kedua opsi tersebut sedang difinalisasi dalam proses Detail Engineering Design (DED) dan feasibility study (FS) yang diupayakan tuntas tahun ini. “Target saya, DED dan FS rampung tahun ini. Kalau fisik pembangunan, semoga 2026 sudah mulai,” katanya.
Pembangunan Jembatan Lewa Mori Siap Mulai 2026
Selain pelabuhan, H. Mori Hanafi juga mendorong pembangunan Jembatan Lewa Mori yang dinilai sangat strategis. Jembatan ini akan menghubungkan Bima Barat dengan Kota Bima dan memangkas jarak tempuh hingga 17 kilometer.
“Kalau tidak lewat Lewa Mori, jarak tempuh jadi jauh. Jembatan ini juga bisa jadi jalur alternatif jika ada masalah di jalan utama, misalnya demo atau bencana,” ujar Mori.
Jembatan Lewa Mori akan memiliki total panjang trase sekitar 2,7 km, dengan panjang bentang jembatan mencapai 600 meter. Sisanya berupa jalan darat yang bisa ditimbun. Nilai proyek diperkirakan mendekati Rp1 triliun.
“FS dan DED-nya sudah ada. Oktober ini DED rampung. Saya sudah bicara langsung dengan Menteri Perhubungan. Kalau semua lancar, kita mulai pembangunan di 2026,” jelas Mori.
Namun, ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan Pemerintah Kabupaten Bima sebelum proyek fisik dimulai, yakni pembaruan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Amdalnya dulu sudah pernah ada, tapi karena sudah lama sekali tidak berjalan, sekarang harus dibuat baru lagi,” katanya.
Mori memastikan sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Bima untuk mendorong percepatan penyusunan AMDAL. “Kalau bisa AMDAL beres, 2026 kita mulai bangun. Ini sangat strategis, karena efisiensi waktu tempuh, biaya transportasi, dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah Bima,” pungkasnya.
Dengan kedua proyek tersebut, H. Mori Hanafi berharap arus distribusi barang dan konektivitas wilayah di Pulau Sumbawa, khususnya Bima, semakin lancar dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (GA. Im*)
