Mataram, Garda Asakota.-Pernyataan anggota Komisi V DPR RI, H Mori Hanafi, terkait dinolkannya anggaran untuk pembangunan GOR 17 Desember Turide Mataram pada saat rapat pembahasan anggaran antara Komisi V DPR RI dengan pihak Kementerian PUPR dibantah oleh Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal.
“Nggak ada anggaran yang dinolkan,” sahut pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara Musprov PMI ke-XII di Hotel Lombok Astoria Mataram, Sabtu 03 Oktober 2026 kemarin.
Menurutnya postur anggaran tahun 2027 saat sekarang ini masih dibahas. “Mungkin beliau (Mori Hanafi, red.) tidak paham sistem penganggaraan di Provinsi. Di Provinsi itu penganggarannya nanti finalnya di bulan November. Awal Desember baru namanya DIPA Definitif. Sekarang ini namanya DIPA awal nanti didefinitfkan di bulan Desember,” jelas Miq Iqbal.
Saat diluruskan wartawan bahwa yang dimaksud itu adalah anggaran APBN?. Miq Iqbal menjawab bukan dinolkan. “Inikan masih proses. Masih terlalu dini untuk membahas anggaran, Untuk 2027 semuanya masih berproses,” sahut Miq Iqbal.
Ia memastikan juga bahwa Pemerintah Provinsi juga pasti akan menganggarkan anggaran untuk GOR Turide di APBD I, dan ia juga mengatakan sudah meminta izin DPRD untuk mengajukan anggaran multi years guna mencadangkan nanti untuk tahun 2028. “Kita anggarkan dari akhir 2026, 2027 dan 2028. Gak mungkin kita hanya anggarkan hal itu cuman satu tahun yaitu di 2028. Harus mulai dari sekarang dicadangkan,” ujarnya.
Pihaknya belum bisa memastikan alokasi anggaran yang dianggarkan nantinya untuk rehabilitasi GOR 17 Desember Turide ini. “Itu yang nanti kita bahas soal itu. Kan prinsipnya kita didalam penganggaran itu, kita sudah sepakat dan ini arahan Presiden bahwa jangan memaksakan menjadi tuan rumah yang fasilitasnya tidak kamu miliki. Jadi anggaran yang kita punya itu kita pergunakan seefisien mungkin. Mana yang NTT punya dilaksanakan di NTT. Mana yang NTB punya seperti itu juga. Yang kita tidak miliki biar di Jakarta. Itu sudah komitmen dengan pemerintah, Makanya PON ini gak boleh jor-joran, pendekatan jor-joran itu yang tidak diinginkan Presiden,” terangnya.
Ia mengatakan kenapa Presiden minta tadinya awalnya tidak jadi di daerah tapi di Jakarta. “Jadi clear arahan Presiden dari awal bahwa PON ini penyelenggaraaannya harus efisien, efektif dan akuntabel,” pungkasnya. (GA. Im*)
