Mataram, Garda Asakota.-Istri Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, Sinta AgathiaSoedjoko, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perhelatan acara Musyawarah Provinsi PMI NTB yang digelar di Auditorium Hotel Lombok Astoria, Sabtu 03 Oktober 2026.
Sosok yang menjabat sebagai Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Provinsi NTB ini berhasil meraih dukungan penuh dari pengurus PMI Kabupaten dan Kota se-NTB, satu Forum Relawan, Pengurus lama PMI NTB, dan satu suara dari PMI Pusat.
“Aklamasi tuntas seratus persen, mendukung sepenuhnya Ibu Sinta Agathia M Iqbal menjadi Ketum PMI Periode 2026-2030,” ujar Sekretaris PMI Kabupaten Bima, Ashadi, kepada wartawan usai pelaksanaan Musprov PMI XII di Hotel Lombok Astoria, Sabtu 03 Oktober 2026.
Menurutnya, Ibu Sinta juga langsung didaulat menjadi Ketua Tim Formatur yang bertugas menyusun kepengurusan PMI NTB Periode 2026-2030. Ia nanti akan dibantu oleh Satu orang mewakili Provinsi, satu orang mewakili Pengurus Demisoner, satu orang Wakil Pulau Sumbawa, satu orang wakil Pulau Lombok dan satu orang dari Forum Relawan.
Sebelumnya, Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat, Sudirman Said, menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Ikbal, yang bersedia mewakafkan istri tercintanya untuk memberikan kontribusi kepada aspek kehidupan kemanusiaan.
“Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur. Saya mendengar dari teman-teman bahwa beliau bersedia mewakafkan aset terbaiknya, waktunya, untuk berkontribusi pada kehidupan kemanusiaan. Kita bisa bayangkan kalau antara Ketua PMI dan pelindungnya koordinasinya berjalan dengan baik, tentu akan sangat efektif membantu tugas-tugas Palang Merah yang diemban,” ungkap Sudirman Said saat menyampaikan sambutannya.
Ia juga mengingatkan pengurus PMI, dengan adanya istilah reputation threat atau jebakan reputasi.
“Yang berikutnya, saya ingin mengingatkan bahwa Palang Merah harus mewaspadai apa yang disebut sebagai reputation threat, jebakan reputasi. Sejauh ini reputasi PMI memang baik. Karena itu, minat untuk masuk ke dalam dunia kemanusiaan semakin besar di mana-mana. Tetapi perlu kita cermati. Ketika orang datang berbondong-bondong, kadang-kadang tidak semuanya memiliki niat yang murni semata-mata untuk kemanusiaan,” ungkapnya.
Namun demikian, ia mengatakan imbasnya muncullah berbagai kasus di berbagai daerah. Meskipun kasusnya kecil, karena media sosial luar biasa kuat, kejadian di satu titik di Sumatera bisa menyebar ke seluruh Indonesia.
“Terjadi berbagai kasus penyimpangan, apakah terkait pengelolaan hibah maupun pengelolaan kegiatan. Alhamdulillah, kita memiliki kondisi yang baik. Namun, dua tahun lalu Pak Ketua Umum memutuskan membentuk Komite Audit dan kemudian menyosialisasikannya kepada seluruh daerah supaya aspek akuntabilitas dan transparansi ditingkatkan. Kebetulan saya sebagai Ketua Bidang Organisasi yang pernah diangkat oleh Pak Ketua Umum, diminta untuk mendampingi Komite Audit. Jadi, sambil berjalan, kita terus mendorong agar siapa pun nanti yang memimpin, termasuk seluruh pimpinan di kabupaten/kota, menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi sebaik-baiknya,” ujarnya mengingatkan.
Karena life line kita, daya hidup kita, menurutnya tidak ada yang lain kecuali public trust, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat. Bantuan dari pemerintah pun sesungguhnya berasal dari uang publik. Karena itu, amanah ini mesti dijaga sebaik-baiknya.
Sudirman juga menyampaikan pesan atau amanat dari Ketua Umum PMI Pusat bahwa menjadi pengurus Palang Merah itu syaratnya mudah. Hanya tiga. Pertama, berjiwa sosial. Memang punya kecenderungan untuk membantu sesama dan memberikan pengabdian kepada kemanusiaan. Yang kedua, amanah. Mengapa amanah diperlukan? Karena berbeda dengan pejabat negara atau pejabat perusahaan yang memiliki sistem pengawasan sangat ketat. Ada DPRD, ada komisaris di perusahaan.
“Di Palang Merah memang ada fungsi pengawasan, tetapi tentu tidak mungkin pengawas mengawasi kita sepanjang hari. Karena itu, nilai-nilai kita menjadi penting. Amanah menjadi penting. Yang ketiga, punya waktu. Meskipun memiliki jiwa sosial dan amanah, kalau tidak punya waktu, juga akan sulit. Karena itu, ketiga syarat tersebut harus saling melengkapi,” ujarnya menyampaikan pesan Ketum PMI Pusat.
Ia juga mengaku mendapat laporan dari ketua dan panitia bahwa seluruh kabupaten/kota eksis dan berjalan.
“Kami juga memantau dari pusat dan menjaga supaya kekompakan serta efektivitas masing-masing daerah berjalan dengan baik. Hari ini dan besok, atau malam ini, mudah-mudahan Musprov ini dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk perjalanan PMI NTB dalam lima tahun ke depan,” harapnya.
Gubernur NTB, H Lalu Muhamad Iqbal, mengaku sudah Ikhlas bila nanti istrinya diberikan amanah menjadi Ketua Umum PMI NTB. “Karena itu, dalam Musprov hari ini saya berharap jangan hanya membahas mengenai masalah ketua. Jangan hanya fokus pada masalah ketua. Kalau masalah ketua, saya sudah Ikhlas, Istri saya di PMI. Jadi mempertegas aja kalau kemarin kopi saja yang tidak ada, besok kayaknya sarapan sudah tidak diurusin lagi sama istri,” ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini.
Ia berharap kedepannya ada komitmen bersama untuk memperkuat data base relawan. Begitu pun dengan database mengenai manajemen stok darah yang ada di NTB. “Saya baru tahu tadi, Pak, bahwa PMI ini merupakan salah satu PMI yang memiliki kekhasan dalam mengurus persoalan darah. Karena di negara lain ternyata tidak seperti itu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemprov NTB memberikan dukungan agar kemampuan PMI bukan hanya menyediakan dan mengolah stok darah di tingkat Provinsi, tetapi juga mampu mengembangkan layanan trombosit dan sebagainya.
“Dengan demikian, kebutuhan masyarakat NTB, terutama dalam situasi bencana maupun kebutuhan rumah sakit, bisa didukung dan dipenuhi oleh PMI NTB nantinya,” ujarnya.
Kedepan, lanjutnya, salah satu hal yang menjadi agenda penting Pemerintah Provinsi NTB adalah ketangguhan menghadapi bencana. Salah satu problem besar yang dihadapi Provinsi NTB, dan juga terjadi di kabupaten/kota, adalah kita tidak pernah memiliki contingency plan terhadap risiko-risiko bencana yang kita miliki.
“Kita tahu risikonya ada, tetapi kita tidak memiliki rencana kontingensi jika bencana tersebut terjadi. Padahal, ini adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Kita harus memastikan bahwa jika sebuah skenario bencana terjadi, dalam waktu 24 jam kita sudah bisa melakukan tindakan. Karena golden time dalam penanganan bencana sangat sempit. Begitu kita melewati golden time tersebut, kita akan kehilangan banyak nyawa akibat bencana,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Musprov PMI ke-XII Provinsi NTB, Fahrul Mustofa, mengungkapkan agenda Musprov tersebut terdiri dari menetapkan jadwal dan tata tertib Musprov, menilai pertanggungjawaban pengurus selama masa bhakti kepengurusan, menetapkan mekanisme dan prosedur pemilihan ketua, memilih formatur dan yang terakhir membahas dan menetapkan hal-hal yang penting dan strategis untuk PMI lima tahun kedepannya.
“Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan dari tanggal 3-4 Oktober 2026. Dengan dihadiri oleh utusan dari Pengurus Pusat PMI, utusan dari pengurus PMI NTB, utusan dari pengurus PMI Kabupaten dan Kota se-NTB, utusan dari Forum Relawan dan peserta peninjau,” tandas pria yang juga Sekretaris PWI NTB ini. (GA. Im*)
