Mataram, Garda Asakota.-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong agar terus berupaya meningkatkan investasi di daerah dengan terus meningkatkan pemberian kemudahan bagi seluruh investasi, memberikan insentif dan kepastian hukum serta jaminan keamanan bagi investor. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, kepada wartawan media ini, Senin 12 Oktober 2026.
Dengan momentum kemeriahan MotoGP 2026, seharusnya menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini harus bisa dibarengi dengan melakukan evaluasi terhadap kuantitas pangan serta produk UMKM yang terserap.
“Itu yang perlu dievaluasi atau dicheck. Sebab secara sepintas kita melihat banyak uang yang beredar pada momentum MotoGP itu. Hanya saja kita berharap uang yang beredar itu tidak lari keluar daerah sebab kalau uang itu tidak beredar didalam daerah, maka kita hanya mendapatkan hore-horenya saja dari event dunia ini,”ungkap wakil rakyat utusan masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbawa dan Sumbawa Barat ini.
Ia berharap dari pelaksanaan MotoGP ini, masyarakat tidak hanya menjadi tim hore saja yang hanya bisa menikmati kemeriahan event berkelas dunia tersebut. Akan tetapi masyarakat di daerah bisa merasakan seluruh output ekonomi dari event besar ini.
“Kalau ini yang terjadi, masyarakat bukan hanya hore sesaat tapi mereka akan happy sepanjang tahun dan akan mendesign lagi produk apa yang menarik yang akan mereka pasarkan pada tahun kedepannya,” ujarnya.
Dalam catatan kritisnya, realisasi investasi di NTB pada semester pertama 2026 menunjukkan perkembangan yang patut dicermati secara positif. Berdasarkan laporan DPMPTSP NTB, nilainya mencapai sekitar Rp33,73 triliun, atau sekitar 52 persen dari target tahunan Rp64,83 triliun. Ini menunjukkan adanya aktivitas penanaman modal yang signifikan.
“Bagi kami, investasi tidak cukup dinilai dari nominalnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah ke sektor mana investasi itu mengalir?, berapa tenaga kerja lokal yang diserap?, berapa besar peluang usaha yang tercipta bagi pelaku ekonomi daerah?, dan sejauh mana investasi tersebut memperkuat struktur perekonomian NTB,” ujarnya.
Ia mengatakan, Data BPS memperlihatkan alasan mengapa kualitas investasi penting. Pada triwulan II 2026, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen secara tahunan. Pertambangan dan penggalian tumbuh 30,57 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di luar pertambangan, berdasarkan penghitungan turunan dari data PDRB harga konstan BPS, diperkirakan sekitar 3,74 persen. Menurutnya, Ini menggambarkan adanya perbedaan kecepatan pertumbuhan antarsektor. Pada saat yang sama, Pembentukan Modal Tetap Bruto atau PMTB hanya tumbuh 1,51 persen secara tahunan dan turun 1,06 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Perlu digarisbawahi bahwa realisasi investasi yang dilaporkan melalui sistem Kementerian Investasi/BKPM dan PMTB yang dihitung BPS adalah dua indikator berbeda, baik cakupan maupun metodologinya. Karena itu, angka investasi yang besar dan pertumbuhan PMTB yang relatif rendah tidak otomatis bertentangan. Justru keduanya perlu dibaca bersama untuk mengevaluasi bagaimana investasi memperluas kapasitas produksi dan memberi manfaat ekonomi.
“Dalam konteks itulah MotoGP Mandalika memiliki peran penting. Ajang internasional ini dapat menjadi instrumen promosi daerah dan katalis bagi minat investor, terutama di bidang pariwisata, akomodasi, restoran, transportasi, ekonomi kreatif, dan jasa pendukung. Eksposur internasional membantu memperkenalkan Mandalika dan Lombok kepada pasar yang lebih luas. Tetapi promosi, minat investasi, komitmen investasi, dan realisasi investasi merupakan tahapan yang berbeda, semuanya tidak boleh disamakan,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, lanjutnya, ITDC melaporkan nilai investasi kumulatif di KEK Mandalika hingga akhir 2025 sekitar Rp6,02 triliun. Angka ini menggambarkan perkembangan investasi kawasan, bukan nilai investasi baru yang semata-mata disebabkan oleh MotoGP. Pengembangan Mandalika juga ditopang infrastruktur, kebijakan kawasan ekonomi khusus, kemudahan berusaha, dan berbagai kegiatan pariwisata lainnya.
Menurutnya, dampak MotoGP perlu dibaca pada sedikitnya tiga lapisan. Pertama, dampak jangka pendek berupa pergerakan wisatawan dan transaksi usaha saat penyelenggaraan. Kedua, dampak promosi dan penguatan citra destinasi. Ketiga, dampak jangka panjang berupa investasi baru yang benar-benar terealisasi, perluasan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatnya kegiatan ekonomi sepanjang tahun. Dampak ekonomi dari penyelenggaraan sebuah acara juga bukan hal yang sama dengan nilai investasi yang masuk.
Ke depan, menurutnya, tantangan kita adalah mengubah popularitas Mandalika menjadi aktivitas ekonomi yang berkesinambungan. Investor membutuhkan kepastian hukum, konektivitas, infrastruktur, tingkat kunjungan yang stabil, dan prospek usaha yang layak, bukan hanya keramaian pada akhir pekan balapan. Karena itu, Mandalika perlu semakin hidup sepanjang tahun melalui kegiatan olahraga, pariwisata, konferensi, dan usaha kreatif.
Ia mengatakan Investasi juga perlu menghasilkan keterkaitan ekonomi ke belakang atau backward linkages, misalnya melalui penggunaan produk pertanian, pangan, logistik, jasa, dan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, keterkaitan ke depan atau forward linkages perlu diperkuat melalui pengolahan, pengembangan produk, dan perluasan rantai nilai. Dengan begitu, manfaat investasi tidak berhenti di kawasan tertentu atau pada pelaku usaha besar, melainkan menjangkau UMKM dan masyarakat di berbagai kabupaten/kota NTB.
“Kita tentu ingin investasi terus meningkat dan MotoGP Mandalika semakin dikenal dunia. Namun, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata berapa besar investasinya atau seberapa ramai penonton saat balapan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak usaha produktif yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan nilai tambah yang benar-benar dinikmati masyarakat NTB,” pungkasnya. (GA. Im*)
