Blog  

Komisi I DPRD NTB Sarankan PJ Gubernur Perkuat Koordinasi dengan Pemkab dan Pemkot

 

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs H Abdul Hafid.

Mataram, Garda Asakota.-

 


Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) mendorong pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah
Provinsi (Pemprov) NTB dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur NTB, HL Gita
Ariadi, untuk lebih memperkuat fungsi koordinasi dan singkronisasi berbagai
programnya dengan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota se-NTB.

 


“Karena Pemerintah Provinsi tidak punya rakyat langsung,
maka yang harus dikuatkan oleh Pemprov NTB itu adalah fungsi koordinasi dan
singkronisasi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-NTB,” tegas Wakil Ketua
Komisi I DPRD NTB, Drs H Abdul Hafid, kepada wartawan media ini, Jum’at 13
Oktober 2023.

 


Dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan singkronisasi tersebut,
menurutnya, PJ Gubernur NTB harus memiliki pejabat-pejabat yang memiliki
kemampuan dan kecakapan yang mumpuni yang bisa bekerja secara kompak
berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

 


“Perencanaan dan realisasi itu harus seimbang. Antara Dinas
yang satu dengan yang lain jangan bekerja sendiri-sendiri. Apalagi antara
Pemprov dan Pemda Kabupaten dan Kota tidak boleh tidak saling berkoordinasi. Antara
implementasi kebijakan dan realisasi bagaimana agar bisa terarah serta fokus
agar bisa menimbulkan dampak yang mahaluas bagi terwujudnya percepatan
kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” kata politisi senior Partai Golkar NTB
ini.

 


Dalam pelaksanaan pembangunan, lanjutnya, pemerintah harus
memiliki standar ukuran yang jelas guna mengukur tingkat keberhasilan dan
kegagalan program pembangunan yang dikerjakan dalam semua aspek.

 


“Jadi harus terukur dengan jelas dan pasti. Tidak bisa
diukur hanya dengan melakukan survey terhadap beberapa ribu orang saja. Sementara
kuantitas masyarakat kita cukup besar,” ujarnya.

 


Pekerjaan besar pemerintahan kedepan menurutnya masih
berkutat pada bagaimana meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan
masyarakat serta pengelolaan aset-aset daerah agar bisa meningkatkan pendapatan
daerah.

 


“Khususnya di Pulau Sumbawa, sarana dan prasarana jalan harus
diperhatikan lagi. Begitu pun aspek pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan
daerah juga harus ditingkatkan,” sarannya. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *