Gardaasakota.com.-Enam hari ini Provinsi NTB berada dalam kondisi status darurat bencana banjir. Bencana banjir besar yang melanda Kota Mataram pada Minggu 06 Juli 2025 lalu berdasarkan data BPBD NTB telah merusak 77 rumah, 7 rumah rusak ringan, 40 rusak sedang dan 30 rusak berat dengan total jumlah yang terendam sebanyak 9.712 rumah.
Sementara untuk korban jiwa yang terdampak sebanyak 37.984 dengan korban yang mengalami luka sakit sebanyak 16 orang, 1 orang meinggal dan sebanyak 710 orang mengungsi.
Dampak sapras vital yakni 2 jembatan terdampak serta sarana jalan lainnya. Untuk fasilitas Pendidikan ada sekitar 9 yang terdampak, 1 fasilitas Kesehatan terdampak, 3 fasilitas peribadatan juga terdampak, dan 16 perkantoran juga ikut terdampak, serta 1 pasar.
Banjir juga saat itu melanda tiga kecamatan di Lombok Barat yakni Kecamatan Narmada, Labuapi dan Lingsar dengan rincian 475 kk terdampak yang terdiri dari 1442 jiwa, 8 orang mengungsi, 1 orang meninggal.
“Proses penetapan status darurat bencana Provinsi itu diawali oleh penetapan darurat bencana Kota Mataram. Jadi sudah berjenjang,” ungkap PJ Sekda NTB, Lalu Mohamad Faozal, saat menerima hearing dari sejumlah aktivis NTB Transparancy And Policy Watch (NTPW) di Posko Utama Banjir Kota Mataram di halaman kantor Gubernur NTB, Jum’at 11 Juli 2025.
Didampingi oleh Sekretaris BPBD NTB, Ahmad Yani dan Pasi Ops Korem 162/Wira Bhakti, Mayor TNI, Amdatullah, penetapan darurat bencana oleh Provinsi tersebut menurutnya dilakukan untuk mengisi kekurangan sumber daya penanganan bencana Kota Mataram.
“Jadi harus ada penguatan dari Provinsi sehingga ditetapkanlah oleh Gubernur berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan agar semua potensi itu bisa kita gerakan untuk mendukung pemulihan bencana ini karena terus terang mitigasi bencana kita ini sebelumnya tidak semua siap,” jelasnya.
Menanggapi lambatnya penanganan pemulihan infrastruktur seperti jalan amblas di perumahan Mahkota Bertais. PJ Sekda mengatakan karena pemerintah saat ini belum menyentuh perbaikan fisik infrastruktur.
“Saat ini kita baru masuk pada hari kelima dari sepuluh hari penetapan darurat bencana. Kenapa kita tetapkan sepuluh hari?, karena prediksi BMKG, intensitas hujan itu akan meningkat pada tanggal 14-17 Juli nanti. Itu yang kita antisipasi sehingga pemerintah berhitung 10 hari,” cetusnya.
Saat sekarang, pemerintah menurutnya masih focus ke pemulihan dulu. Bukan pada aspek sarananya tapi masyarakatnya dulu.
“Hari Minggu esok baru kita mulai dari kebutuhan dasar seperti distribusi beras ke masyarakat. Kita masih memiliki stok sekitar 90 ton lebih beras untuk bencana ini yang tersedia di Bulog. Nanti mulai hari Minggu, Tagana tidak lagi masak, tapi mendorong ke penyiapan makanan siap saji dan itu sudah siap baik dari relawan, sumbangan maupun dari stok kita,” tegasnya.
Sampai hari ini, pihaknya mengaku belum memutuskan penggunaan dana BTT (Biaya Tidak Terduga, red.) untuk penanganan bencana ini.
“Kalau ditanya kenapa belum ada pemulihan jalan putus atau jembatan karena sampai hari ini kita belum memutuskan BTT. Dan baru saja kita menggelar rapat dengan PUPR serta instansi teknis lainnya terkait dengan dampak bencana terhadap aspek fisik. Baru kita menghitung terkait dengan BTT nya. Yang baru kita keluarkan adalah anggaran emergency-nya,” terangnya.
Anggaran emergency itu, jelasnya, seperti dapur umum yang dkelola oleh Tagana. Dalam sehari itu ada sekitar 4 ribu bungkus untuk 3 kali makan yang disediakan oleh Tagana.
“Dan itu masih belum menggunakan uang BTT. Masih menggunakan uang dari sumbangan sponsor atau donasi-donasi,” ujarnya.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Banjir
PJ Sekda NTB, Lalu Muhammad Faozal, menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan pihak PUPR, BWS NT1, BPBD, Pihak Kota Mataram dan TNI.
“BWS sedang kita dorong untuk melakukan normalisasi semua aliran Sungai atau Kali yang ada seperti Kali Unus, Kali Ancar dan lainnya. Semua harus kita selesaikan walaupun tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek,” terang Faozal.
Memindahkan rumah yang berada di sempadan Sungai itu menurutnya bukan perkara yang mudah karena pemerintah juga harus memindahkan relokasinya.
“Dan ini harus kita selesaikan dengan pihak Kota Mataram untuk jangka panjangnya. Dan sekarang kita minta BWS melakukan normalisasi supaya airnya di dua kali itu bisa mengalir dulu. Sampah-sampahnya kita Tarik mudah-mudahan ini bisa segera selesai,” katanya.
Untuk memulihkan Infrastruktur yang terdampak, menurutnya, pada Jum’at kemarin, Gubernur telah menandatangani surat ke BNPB Pusat untuk meminta dukungan ke BNPB karena ini tanggap darurat.
“Manfaat tanggap darurat itu yakni adanya komitmen pusat untuk membantu pemulihan karena ini tanggap darurat,” kata Faozal.
Bisa Jadi Role Model Penanganan Bencana Kedepan
Aktivis NTPW berharap penetapan darurat bencana Provinsi sehari paska bencana ini bisa menjadi role model dalam penanganan bencana kedepannya baik diwilayah NTB maupun secara Nasional.
“Karena ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan intervensi secara cepat baik dari segi SDM, alat, maupun anggaran pemulihannya,” kata aktivis NTPW, Ziyad.
Ziyad yang pernah jadi Korwil Rumah Tahan Gempa saat penanganan bencana gempa ini berharap pemerintah bisa memperkuat dalam melakukan mitigasi bencana kedepannya. Ziyad juga menyarankan pemerintah agar tidak melakukan double budgeting dalam penganggaran bencana.
“Mitigasi penganggaran juga sangat perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi kedepan bisa diaktualisasikan dengan membuat kesepakatan atau peraturan bersama. Tapi kami apresiasi langkah pemerintah dalam penanganan bencana ini,” kata Ziyad.
Menjawab hal itu, PJ Sekda mengaku saat terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bima seperti di Ambalawi dan Wera dirinya masih belum memiliki kewenangan itu. Namun, ia mengaku saat sekarang pemerintah sedang melakukan proses recovery untuk pemulihan infrastruktur jembatan yang rusak disana.
Sementara terkait dengan apresiasi yang diberikan NTPW, pihaknya mengaku Keputusan yang diambil Pemprov ini sebagai sebuah upaya untuk mempercepat pemulihan bencana daerah dan dalam aspek koordinasi dengan instansi vertical itu lebih mudah dan cepat.
“Dan inilah hal yang kami kita harus kita apresiasi bersama,” tandasnya. (GA. Im*)
