 |
| Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi (tengah), Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi (kiri), Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, HA Rahman H Abidin, dan Sudirsah Sujanto, anggota Komisi IV DPRD NTB. |
Mataram, Garda Asakota.-
Sejak dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada 19 September 2018, Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, DR H Zulkieflimansyah dan DR Hj Sitti Rohmi Djlaillah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Duet Duo Doktor ini telah memasuki tahun Ketiga.
Berbagai ragam penilaian pun disematkan kepada duet Duo Doktor ini. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi, SE.,M.Comm., menilai selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, DR H Zulkieflimansyah, dan DR Hj Sitti Rohmi Djalillah, selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019, 2020, dan tahun 2021, kondisi APBD Provinsi NTB terganggu akibat adanya bencana gempa bumi dan wabah Covid19.
“Akibat bencana gempa dan Covid19, APBD NTB di tahun 2019, 2020 dan 2021 terganggu. 35 Persen Anggaran APBD kita yang semestinya diarahkan untuk membangun sektor ekonomi masyarakat, sebagiannya diarahkan untuk mengatasi dampak gempa serta menangani Covid19,” ujar Wakil Ketua DPRD Bidang Anggaran ini saat menjadi narasumber diacara Forum Wartawan Parlemen yang bertemakan “DPRD NTB Bicara, Tiga (3) Tahun Kepemimpinan Zul-Rohmi, Selasa 21 September 2021, di kantor DPRD NTB.
Sebagai akibat dari terjadinya bencana gempa di 2018, lanjutnya, pada tahun 2019, Pemprov NTB menggelontorkan anggaran recovery gempa Lombok sebesar Rp500 Milyar yang diambil dari APBD NTB. Begitu pun pada tahun 2020, sebagi akibat dari Covid19, Pemprov NTB juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp926 Milyar untuk mengatasi Covid19.
“Tapi dana sebesar Rp926 Milyar itu dikurangi dengan dana yang bersumber dari DAU, sehingga anggaran yang berkurang dari APBD kita itu sebesar Rp700-an Milyar yang berkurang atau yang dipergunakan untuk menangani Covid9,” jelasnya.
Tahun 2021, lanjutnya, anggaran penanganan Covid19 yang diambil dari APBD NTB itu sekitar Rp300 Milyar.
“Dari postur APBD, APBD kita berapa pun nilainya, 65 persennya itu diarahkan untuk belanja rutin seperti bayar gaji, ATK, Listrik dan lain sebagainya. 35 persen itu lah yang dipakai untuk proses pembangunan kita. Persoalannya semenjak tahun 2019, uang yang Rp500 Milyar untuk gempa itu diambilnya dari yang 35 persen itu. Begitu juga di tahun 2020, karena apa? karena anggaran rutin tidak akan mungkin diambil untuk dipergunakan ke gempa dan lain sebagainya. Diambil angka itu, yang semestinya bisa dipergunakan untuk pembangunan, terpaksa dipergunakan untuk pembangunan recovery gempa. Begitu pun ditahun 2020, yang semestinya anggaran itu dipergunakan untuk pembangunan kita, terpaksa anggaran itu dipergunakan untuk Covid19. Hal yang sama juga terjadi ditahun 2021,” terangnya.
Secara umum, pihaknya mengakui sektor ekonomi NTB mengalami pelemahan. Pelemahan atau penurunan kualitas ekonomi tersebut menurutnya harus diketahui penyebabnya. Sementara, salah satu indikator atau faktor yang bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi itu adalah APBD.
“Sementara APBD NTB di tahun 2019, 2020 dan 2021 terganggu akibat terjadinya bencana yang bertubi-tubi. Disisi lain, anggaran rutin yang sebesar 65 persen itu tidak terganggu. Yang diambil adalah dari anggaran APBD yang semestinya bisa dipergunakan untuk belanja-belanja produktif yang semestinya bisa menstimulasi kegiatan ekonomi,” paparnya.
Di eranya Zul-Rohmi ini, Provinsi NTB sudah tidak punya NNT, di era pemerintahan sebelumnya, mulai dari proses investasinya, NTB mengambil saham mulai dari 24 persen, sampai 40 persen, bahkan sampai dengan mendapatkan devidennya. “Memasuki pemerintahan Zu-Rohmi, saham dan deviden NNT itu sudah tidak ada lagi. Sehingga harapannya adalah hanya pada proses APBD nya saja. Tentunya juga dengan bantuan Pemerintah Pusat. Ini juga menjadi catatan-catatan sendiri yang secara umum juga memperlambat kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di NTB,” terangnya lagi.
Politisi Gerindra ini mengatakan dalam kondisi yang seperti ini, semua pihak tentunya berharap kepemimpinan Zul-Rohmi ini untuk bisa lebih berkreasi menyesuaikan dengan keadaan-keadaan.
“Masih ada sisa dua (2) tahun, Insha Allloh, saya agak yakin target RPJMD masih bisa kita capai, asal kita berdoa, tahun 2022, Covid19 ini berakhir, karena Covid19 ini yang telah menyebabkan Pemerintah Pusat melakukan intervensi terhadap APBD kita agar menyediakan slot baik dari dana DAU maupun dari dana DID. Jadi saran saya di era Zul-Rohmi ini agar bisa lebih fokus, pada hal-hal tertentu yang sekiranya dapat membangkitkan ekonomi untuk masyarakat yang lebih banyak sehingga pada ujungnya pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan terlalu banyak planning lagi karena waktu tinggal sebentar, sumber daya keuangan juga terus terang terbatas,” pungkasnya. (GA. Im/Ese*)
