Kabupaten Bima, Garda Asakota.-Rapat Paripurna Ke-9 dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Bima terhadap Pengajuan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dihelat di Ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, Jumat (13/11/2026).
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Erwin, S.IP.,M.IP. didampingi Wakil Ketua II DPRD, Murni Suciyanti dan Wakil Ketua III DPRD, Nazaruddin, S.H, serta dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bima. Pihak eksekutif dihadiri langsung oleh Bupati Bima, Ady Mahyudi didampingi Staf Ahli Bupati, H. Fahrurahman, SE., M.M., dan para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Bima menyampaikan bahwa penyampaian penjelasan Ranperda APBD 2027 merupakan rangkaian konstitusional dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus wujud nyata kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Badan Anggaran serta segenap anggota DPRD Kabupaten Bima yang telah bersama-sama merumuskan dan menyepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan penyusunan Ranperda APBD 2027.
Memasuki tahun 2027 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima periode 2025-2029, Bupati menyebut fase ini sebagai fase akselerasi pencapaian target pembangunan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, dan penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat, pengelolaan APBD 2027 dirancang menjadi instrumen stabilisasi sekaligus stimulus ekonomi daerah.
Penyusunan APBD 2027 difokuskan untuk menuntaskan 4 agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bima, yakni penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang berorientasi hasil dan integrasi layanan publik berbasis digital. embangunan manusia unggul melalui peningkatan kualitas SDM Bima yang berkemajuan dan berdaya saing, khususnya sektor pendidikan dan layanan kesehatan.
Kemudian, akselerasi infrastruktur wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung kawasan strategis yang inklusif guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan penguatan kemandirian ekonomi lokal dengan memacu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan UMKM berbasis komoditas dan potensi unggulan daerah.
Untuk mendukung 4 agenda tersebut, penyusunan APBD dilakukan melalui strategi penganggaran berbasis program prioritas yang berfokus pada penyelesaian masalah nyata seperti pengurangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penanganan stunting, efisiensi belanja operasional dan peningkatan efektivitas belanja modal yang produktif, serta penajaman skala prioritas agar anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata.
Struktur RAPBD 2027
Uraian Nilai Keterangan
Pendapatan Daerah Rp2.045.006.171.315,47 Turun 4,96% dari APBD 2026
Belanja Daerah Rp2.044.006.171.315,47 Turun 7,89% dari APBD 2026
Pembiayaan Pengeluaran Rp1.000.000.000,00 Penyertaan modal daerah kepada BUMD
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2,045 triliun, turun Rp106,68 miliar atau 4,96% dari target APBD 2026 sebesar Rp2,151 triliun. Penurunan terutama bersumber dari alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah yang turun 5,60%.
Rinciannya. PAD. Rp228.783.298.815,47 – terdiri dari Pajak Daerah Rp41,32 miliar, Retribusi Daerah Rp167,96 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp8,44 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp11,04 miliar
Pendapatan Transfer. Rp1.806.222.872.500,00 – terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat Rp1.743.236.512.500,00 dan Transfer Antar Daerah Rp62.986.360.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp10.000.000.000,00
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2,044 triliun, turun Rp175,09 miliar atau 7,89% dari APBD 2026 sebesar Rp2,219 triliun. Rinciannya. Belanja Operasi: Rp1.713.188.847.383,34 – Belanja Pegawai Rp1.201.469.063.920,09, Belanja Barang dan Jasa Rp506.406.938.335,25, Belanja Hibah Rp5.297.845.128,00, Belanja Bantuan Sosial Rp15.000.000,00.
Belanja Modal. Rp127.971.934.466,93 – Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp56,48 miliar, Gedung dan Bangunan Rp51,98 miliar, Peralatan dan Mesin Rp19,23 miliar, Aset Tetap Lainnya Rp255 juta, Tanah Rp12 juta.
Belanja Tidak Terduga. Rp3.500.000.000,00 dan Belanja Transfer: Rp199.345.389.465,20 – Bagi Hasil Rp4,03 miliar dan Bantuan Keuangan Rp195,31 miliar
Bupati juga menyampaikan pemenuhan alokasi belanja wajib daerah, antara lain belanja fungsi pendidikan dianggarkan sebesar 36,70%. Sedangkan untuk belanja pegawai masih teralokasi sebesar 48,10%, belum memenuhi ketentuan batas maksimal sebesar 30%. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memenuhi kewajiban tersebut pada tahun-tahun mendatang sehingga alokasi belanja dapat dimaksimalkan untuk pemenuhan kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40%.
Menutup pidatonya, Bupati menegaskan bahwa Ranperda APBD 2027 bukanlah sekadar susunan angka-angka rupiah, melainkan representasi komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima.
Ia berharap melalui kemitraan yang harmonis dan sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD, pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat berjalan lancar dan konstruktif sehingga dapat disahkan menjadi peraturan daerah tepat pada waktunya. (GA. 212*)
