Kota Bima, Garda Asakota.-Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., melantik 71 pejabat lingkup Pemkot Bima. Mereka itu terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Fungsional di Aula Kantor BKPSDM Kota Bima, Rabu (11/11/2026).
Dari total pejabat yang dilantik, dua di antaranya mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui tahapan seleksi Komite Talenta. Adhie Aulia dipercaya menduduki posisi Inspektur, sementara Rusdhan AR dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bima.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wali Kota menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukan sekadar penghargaan maupun fasilitas kekuasaan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Dia mengingatkan, sumpah jabatan yang telah diucapkan bukan hanya formalitas protokoler. Melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, institusi, masyarakat, hingga kepada Allah SWT.
“Amanah ini harus diemban dengan penuh tanggung jawab, jangan sia-siakan kepercayaan. Lakukan tugas dengan penuh dedikasi, bekerja dengan hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban rutin harian saja,” tegasnya didampingi Kepala BKPSDM Kota Bima, Mahdum, S.H.
Menurutnya, sejumlah agenda strategis daerah, mulai dari penguatan ekonomi, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur hingga pembenahan tata kelola pemerintahan, membutuhkan kerja nyata yang terukur dan berkelanjutan.
Keberhasilan pembangunan, lanjutnya, tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua orang. Dibutuhkan integritas, kekompakan, serta kerja keras seluruh jajaran birokrasi.
“Pada era pemerintahan modern ini, kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Semua harus memiliki target kinerja, jangan bekerja tanpa arah dan tanpa target,” ujarnya.
Aji Man, sapaan akrabnya, juga menyinggung tantangan keterbatasan ruang fiskal daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, keterbatasan anggaran harus menjadi pemicu bagi setiap pejabat untuk lebih kreatif, inovatif, serta mampu menghadirkan terobosan yang memberikan solusi.
Karena itu, setiap pimpinan perangkat daerah diminta membuka ruang diskusi dan memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran baru demi mendukung percepatan pembangunan.
Dia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama tim yang solid, baik di internal dinas maupun lintas OPD. Ego sektoral harus dihilangkan agar program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Mari kita bangun kerja sama tim (teamwork) yang solid di internal dinas maupun antar-OPD, hilangkan ego sektoral. Kita membutuhkan inovasi, percepatan kerja, serta keberanian dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat,” ajaknya. (GA. 212*)
