Kota Bima, Garda Asakota.-Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 13 tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan nasional dan daerah, mulai dari penegakan hukum, persoalan konstitusional, kerusakan lingkungan, hingga pelayanan publik.
Koordinator Lapangan (Korlap), Abdul Karim Amarullah atau yang akrab disapa Hamka, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, sejumlah persoalan dalam bidang hukum, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi membutuhkan perhatian serius serta penyelesaian dari pemerintah dan lembaga terkait.
Hamka menyebutkan, terdapat tiga isu nasional yang menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut.
Pertama, dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan oknum anggota Polri. Massa menyoroti penetapan empat personel Polri berinisial LSP, ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dan terduga yang lain atas dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden, pejabat negara, partai politik, LSM, media, dan pengusaha pada periode 2025-2026. Massa juga menyoroti dugaan penghapusan barang bukti pada Oktober 2026.
Kedua, polemik administrasi dan persyaratan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional. Berdasarkan data SiPongi+, tercatat sebanyak 202.004,30 hektare kawasan hutan dan lahan terbakar selama Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Secara keseluruhan, 13 tuntutan yang disampaikan PC IMM Cabang Bima terbagi dalam tiga kelompok isu, yakni empat tuntutan nasional, lima tuntutan untuk Kabupaten Bima, dan empat tuntutan untuk Kota Bima.
Tuntutan Nasional, massa mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal, penyelesaian polemik persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta penanganan serius terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, kata dia, massa mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Tuntutan Kabupaten Bima. Massa menyampaikan lima tuntutan yang berfokus pada pemetaan wilayah rawan konflik sosial, pembentukan mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat lintas sektor. Selain itu, massa mendesak pemulihan kawasan hutan yang terbakar seluas 8.578,58 hektare serta normalisasi sungai dan drainase di wilayah rawan banjir.
Sedangkan, tuntutan untuk Kota Bima meliputi pemerataan distribusi air bersih di 19 kelurahan terdampak kekeringan, keterbukaan informasi mengenai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), peningkatan fasilitas dan pelayanan persampahan, serta keterbukaan hasil investigasi aktivitas pertambangan Galian C.
Dalam pelaksanaan aksi, Hamka menjelaskan bahwa terdapat perbedaan respons yang diterima massa saat menyampaikan aspirasi di kedua kantor DPRD. Ketika berada di DPRD Kota Bima, massa menyampaikan kekecewaan lantaran tidak ada perwakilan pimpinan DPRD yang menemui mereka.
Ia menjelaskan bahwa tindakan massa terhadap foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan bentuk reaksi dan kekecewaan atas situasi tersebut, bukan bagian dari agenda awal aksi.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Kota Bima, massa kemudian melanjutkan aksi ke DPRD Kabupaten Bima. Di lokasi tersebut, massa diterima dengan baik oleh pihak legislatif untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi yang dibawa.
Salah satu massa aksi, Rian Firdaus, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam demonstrasi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kader IMM sekaligus mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya berdiam diri ketika menyaksikan berbagai persoalan dan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Saya juga selaku mahasiswa tidak bisa berdiam diri dalam mendengar kezaliman-kezaliman yang terjadi. Sehingga pergerakan yang kita lakukan hari ini murni untuk masyarakat,” ungkap Rian.
Ia berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat dikawal hingga ke tingkat pusat agar persoalan yang terjadi di daerah turut memperoleh perhatian pemerintah.
“Saya harap tuntutan yang kita bawa itu bisa dikawal sampai pusat, agar dunia tahu bahwasanya wilayah Nusa Tenggara Barat ini sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Melalui aksi tersebut, PC IMM Cabang Bima berharap DPRD Kabupaten Bima dapat meneruskan serta mengawal seluruh tuntutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hamka menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak sekadar menjadi penyampaian aspirasi, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap tuntutan yang telah disampaikan memperoleh respons dan tindak lanjut konkret dari pihak terkait. Apabila tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan, PC IMM Cabang Bima berencana menggelar aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk keberlanjutan perjuangan dalam mengawal aspirasi masyarakat. (GA. 212*)
