Kota Bima, Garda Asakota.-Pemerintah Kota Bima menggelar Sosialisasi Antikorupsi dan Kepemimpinan Berintegritas dengan tema “Berantas Korupsi untuk Negeri” dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Pemerintah Kota Bima tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., dan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Bima, seluruh Staf Ahli, para Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh Kepala Bagian lingkup Pemerintah Kota Bima.
Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Bima atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui aturan dan pengawasan, tetapi harus dibangun menjadi komitmen moral dan operasional yang melekat pada setiap pemimpin dan aparatur pemerintahan. Integritas harus diwujudkan melalui keberanian untuk bersikap jujur, disiplin, serta bertanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Wali Kota juga menyampaikan capaian positif Pemerintah Kota Bima berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pada tahun 2024, nilai SPI Kota Bima tercatat sebesar 66,2, masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,53. Namun, pada tahun 2025 nilai tersebut meningkat menjadi 73,48, melampaui rata-rata nasional sebesar 72,32 dan menempatkan Kota Bima pada peringkat kedua se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, hasil evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Tahun 2026 mencatat nilai 60,75. Capaian tersebut, menurut Wali Kota, menjadi gambaran sekaligus bahan refleksi untuk terus memperkuat budaya antigratifikasi di lingkungan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa prestasi yang telah diraih bukanlah akhir, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi.
Ia menekankan tiga instrumen penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah. Pertama, menolak gratifikasi, yakni setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak secara tegas. Kedua, memutus benturan kepentingan (conflict of interest), dengan memastikan keputusan publik tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan. Ketiga, mengoptimalkan Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang efektif dan memberikan ruang aman bagi aparatur maupun masyarakat untuk menyampaikan indikasi penyimpangan.
Wali Kota juga mengajak seluruh perangkat daerah, ASN, dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memperkuat komitmen, meningkatkan sosialisasi, mengidentifikasi serta memitigasi risiko gratifikasi, dan menghadirkan inovasi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Selain penguatan integritas birokrasi, Wali Kota turut mengingatkan pentingnya membudayakan kembali gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pengurangan penggunaan sampah plastik.
Ia mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, membiasakan perilaku hidup bersih, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menurutnya, integritas tidak hanya tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga melalui kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Wali Kota berharap peringatan HAKORDIA Tahun 2026 menjadi momentum kebangkitan moral birokrasi di Kota Bima. Ia mengajak seluruh aparatur untuk membuktikan bahwa birokrasi Pemerintah Kota Bima mampu bekerja secara cekatan, transparan, melayani dengan hati, serta terbebas dari praktik-praktik koruptif.
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan foto bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima bersama seluruh peserta sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga kejujuran serta memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. (GA. 212*)



























