Kota Bima, Garda Asakota.-Kunjungan Kepala BPK NTB Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, bersama rombongan ke Walikota Bima A. Rahman H Abidin, S.E, Rabu (8/4/2026), membawa pesan kunci, pemeriksaan keuangan adalah pembinaan, bukan penghakiman.
Dihadiri Wakil Walikota, Feri Sofiyan, S.H, Pimpinan DPRD, Alfian Indrawirawan, S.Adm, Sekda Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E, Inspektur, dan Kepala BPKAD, pertemuan yang berlangsung di Aula Parenta itu menempatkan pengawasan internal sebagai garis pertahanan pertama Pemkot.
Analisisnya sederhana, Kota Bima tengah menata ulang citra fiskal setelah tekanan dana transfer daerah yang mengetat (seperti diangkat dalam Musrenbang dan Rimpu Mantika).
Kolaborasi intensif dengan BPK dapat mempercepat perbaikan sistem anggaran, mengurangi temuan berulang, dan membuka ruang fiskal untuk program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan infrastruktur tangguh iklim.
Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat sistem pengawasan internal sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance,” ujar Walikota.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.
Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menilai, tetapi juga sebagai bagian dari pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas.
Adapun topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Jika komitmen “transparan-akuntabel” diterjemahkan ke data terbuka dan tindak lanjut rekomendasi BPK, warga bisa merasakan layanan publik yang lebih cepat dan tepat, bukan hanya opini WTP di atas kertas. (GA. 212*)
