Kota Bima, Garda Asakota.-Angka Pertumbuhan Ekonomi yang menurun menjadi alarm bagi pemerintah untuk menata dan mengevaluasi fokus kerja.
Anggota DPRD Kota Bima, Amir Syarifuddin, S.H.I, mengungkapkan kegelisahannya membaca angka yang dikeluarkan oleh pemerintah dari hasil survei BPS. Angka ini adalah kondisi di tahun 2025.
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 ada di 4,04 persen turun ke 3,22 persen di tahun 2025. Sementara Inflasi naik dari 2,33 persen menjadi 2,94 persen. Gini Rasio atau tingkat kesenjangan juga melebar dari 0,380 persen menjadi 0,385 persen.
Sedangkan, tingkat Pengangguran Terbuka naik dari 3,27 persen menjadi 4,26 persen atau ada 3.703 keluarga yang menganggur atau tidak bekerja sama sekali dari 82.850 angkatan kerja. Di sisi lain, tingkat kemiskinan justru menurun dari 8,12 persen menjadi 7,33 persen.
“Angka ini cukup membuat kita harus cemas karena Belanja APBD kita di tahun 2025 ada di Rp1 Triliun. Walau banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan lain-lain, tapi perlu diingat bahwa Kota Bima adalah salah satu yang kehidupan masyarakatnya banyak bergantung dari APBD,” ujar Amir, kepada Garda Asakota, Rabu pagi (13/5/2026).
Amir mengingatkan pemerintah dan membunyikan alarm ini sebab tahun 2026 APBD kita tergerus sampai ke Rp300 M. “Kita merasa hari ini pedagang menjerit karena daya beli menurun, harga melonjak naik. Anak dan saudara kita di usia angkatan kerja bingung mau kerja apa. PHK terus terjadi bahkan kasus konflik pekerja yang di PHK dengan pengusaha terus bertambah. Kesenjangan si kaya dan si miskin semakin melebar,” katanya.
Ia menilai kondisi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Di tengah postur fiskal yang sangat sedikit dan masih bergantung pada TKD karena PAD belum mampu menopang, pemerintah harus fokus pada perbaikan taraf hidup masyarakat.
“Banyak keinginan kita, banyak harapan masyarakat tapi kondisi tidak memungkinkan. Untuk itu pilihannya adalah prioritaskan mana yang urgensi.
Stop kegiatan yang tidak menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan. Banyak kampus, banyak ekonom, banyak ahli yang bisa digandeng oleh Pemerintah untuk dimintai pendapatnya sebagai bahan pertimbangan membangun,” tegasnya.
Amir mengingatkan jangan salah memilih prioritas membangun. “Ekonomi masyarakat adalah hal yang fundamental dan efek domino sangat besar sehingga kalau salah penanganan maka daya rusaknya bisa kemana-mana. Ini catatan serius saya dalam mengevaluasi kinerja pemerintah di tahun 2025 kemarin,” tutup duta Partai Keadilan dan Kesejahteraan (PKS) ini. (GA. 212*)
