Wali Kota Bima Buka Diseminasi Publik Sinergi dan Penguatan Kelembagaan LKK di Kecamatan Mpunda

Kota Bima, Garda Asakota.-Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E, didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H, membuka acara Diseminasi Publik Sinergi dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan tahun 2026, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Mpunda, Jl. Jenderal Soedirman, Kelurahan Lewirato, Rabu (18/11/2026).

Turut hadir mendampingi Wali Kota Bima diantaranya Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fahrunraji, M.E., Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, Camat Mpunda, serta dihadiri oleh Lurah se Kecamatan Mpunda, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terdiri dari Ketua LPM, Ketua-ketua RW, Ketua-ketua RT se Kecamatan Mpunda, Babinsa dan Bhabinkamtibmas se Kecamatan Mpunda, TP PKK se Kecamatan Mpunda, Kader Posyandu se Kecamatan Mpunda, serta Pendamping PKH se Kecamatan Mpunda.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, Hidayaturrahman, S.Sos., M.Si, dalam laporannya mengatakan, peserta yang mengikuti acara diseminasi publik ini meliputi 182 Ketua RW dan Ketua RT se Kecamatan Mpunda, Ketua LPM sebanyak 10 orang, Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebanyak 20 orang, pendamping PKH 5 orang, kader posyandu 10 orang, sehingga jumlah peserta yang hadir sebanyak 248 orang.

Sementara itu, Wali Kota Bima, H. A. Rahman meminta seluruh unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), terutama Ketua RT, RW, dan LPM, memperkuat peran dalam mengawal persoalan masyarakat, termasuk memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial.

Menurutnya, RT, RW, dan LPM merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka dinilai lebih mengetahui kondisi warga, keluarga rentan, hingga persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh berjarak dengan masyarakat, dan masyarakat tidak boleh merasa sendirian ketika menghadapi persoalan,” kata Wali Kota.

Ia mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah kelurahan dan unsur masyarakat tidak terhambat ego sektoral maupun kebiasaan saling melempar tanggung jawab. Setiap persoalan warga, kata dia, harus didengar, dipahami, kemudian dicarikan jalan keluarnya.

Wali Kota juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bima, mulai dari pemeliharaan jalan lingkungan, penanganan stunting, bedah rumah, hingga pemberian honorarium Ketua RT, RW, LPM, imam masjid, dan marbot selama 12 bulan.

Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup Ketua RT/RW, imam dan marbot, PPPK paruh waktu, kader Posyandu, petani dan buruh tani tembakau, serta pekerja rentan.

Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,717 miliar untuk program perlindungan tersebut. Bahkan, melalui anggaran perubahan 2026, pemerintah menambah perlindungan bagi 10 ribu pekerja rentan selama tiga bulan dengan anggaran Rp 500 juta.

Wali Kota Bima meminta para Ketua RT, RW, dan unsur LKK ikut menyosialisasikan program itu agar pekerja yang memenuhi kriteria tidak kehilangan hak perlindungannya.

Selain perlindungan pekerja, Wali Kota Bima menyoroti persoalan perubahan data penerima bantuan sosial yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, perubahan peringkat desil kesejahteraan dilakukan berdasarkan pemeringkatan dan survei Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional, bukan semata-mata keputusan Dinas Sosial maupun Pemerintah Kota Bima.

Jika terdapat perubahan kondisi ekonomi warga atau ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui operator kelurahan sesuai indikator yang berlaku.

Ia meminta RT, RW, dan LPM membantu memastikan data masyarakat benar dan objektif. Hubungan keluarga, pertemanan, maupun kepentingan tertentu tidak boleh memengaruhi penentuan penerima bantuan.

“Bantuan sosial adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan hadiah dari seseorang dan bukan pula alat untuk membangun kedekatan politik,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan, ketepatan data menjadi penting agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak justru terlewat, sementara data yang sudah tidak sesuai terus dipertahankan.

Ia berharap kegiatan diseminasi tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kerja bersama antara pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan.

“Kota Bima yang maju tidak dibangun hanya oleh kebijakan seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kota Bima yang berkelanjutan harus dibangun oleh seluruh masyarakatnya,” kata H. A. Rahman. (GA. 212*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page