Blog  

Dikbud NTB Didemo Terkait Dugaan Korupsi DAK TA 2023, ALPA NTB: Ada Indikasi Dugaan Kerugian Negara Sebesar Rp8 M

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didemo sejumlah aktivis yang mengatasnamakan ALPA NTB, pada Kamis 21 Maret 2024.

Mataram,
Garda Asakota.-

 


Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didemo
sejumlah aktivis yang mengatasnamakan ALPA NTB, pada Kamis 21 Maret 2024.

 


Sejumlah
aktivis tersebut menggelar aksi terkait dengan adanya dugaan kerugian Negara
pada pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2023.

 


“Ada indikasi
kerugian negara sebesar Rp8 miliar pada DAK Dikbud NTB 2023 yang memiliki nilai
lebih Rp42 miliar. Kami menduga Kadis dan PPK SMK, serta sejumlah oknum
pengusaha seperti YT dan DA ikut terlibat,” ujar Koordinator Umum Aksi, Herman,
sebagaimana termuat dalam siaran persnya.

 


Menurutnya,
berdasarkan temuan di lapangan, proyek DAK pada Dikbud NTB tahun 2023 diduga
menyimpan sejumlah masalah.

 


“Temuan di
lapangan menunjukkan bahwa pengadaan alat praktek dan peraga siswa kompetensi
keahlian rekayasa perangkat lunak disinyalir belum tiba di sejumlah SMK di NTB
meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah
diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2023. Padahal seharusnya jika SPM telah
terbit, maka barangnya sudah harus ada. Ini ada keanehan dan patut dicurigai,”
bebernya.

 


“SPM
diterbitkan oleh pihak di Dikbud NTB, hingga kami menduga ada indikasi korupsi
yang melibatkan pejabat Dikbud dan pihak pengusaha sebagai rekanan dalam proyek
DAK tahun 2023,” timpalnya.

 


ALPA NTB juga
meminta kejaksaan tinggi NTB dapat mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut dan
memanggil PPK SMK terkait indikasi keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi dan
gratifikasi tersebut.

 


“Kami juga
meminta Kejati NTB dapat memeriksa oknum-oknum pengusaha yang terlibat dalam
indikasi korupsi kolusi dan nepotisme dalam kasus ini, serta menangkap seluruh
oknum-oknum pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut yang merugikan uang
negara sebesar kurang lebih Rp8 M,” pungkasnya.

 


Kadis Dikbud
NTB, Aidy Furqan, yang berusaha dikonfirmasi wartawan terkait hal ini dinomor
whatsapp nya, belum memberikan tanggapannya. Begitu pun Kabid SMK Dikbud NTB,
Ihwan, yang juga dikonfirmasi wartawan media ini melalui nomor WA-nya juga
belum memberikan tanggapannya. (GA. Im*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *