Mataram, Garda Asakota.-Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,M.H menjadi narasumber pada kegiatan webinar yang diadakan oleh Dewan Pengurus KORPRI dengan tema “ASN yang Berkarya bukan Bergaya” tanggal 22 Februari 2024.
Webinar ini dihadiri oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, serta para ASN di seluruh Indonesia dan
disiarkan secara live melalui YouTube.
Kegiatan yang bertujuan sebagai wadah bertukar informasi dan pengetahuan demi kemajuan ASN di Indonesia ini dibuka langsung oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H sekaligus keynote speaker dengan narasumber diantaranya:
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Dr. Herman, M.Si, dan
Staf Ahli Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinata
Ginting .
Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH., MH., mengajak ASN untuk tidak takut menghadapi tantangan dan menunjukkan keberanian dalam berkarya. Ia menyampaikan pesan penting bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, melainkan harus dibayar dengan kerja keras dan kerja cerdas.
“Kepada seluruh ASN, saya ajak untuk berpikir kritis, melahirkan kreativitas, dan menunjukkan keberanian dalam setiap langkah. Hargai setiap proses yang dijalani, karena itulah yang akan membawa kita menuju kesuksesan yang sejati,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Zudan menegaskan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap kreasi dan inovasi harus unik, sehingga dapat membedakan diri dari yang lain.
“Jadilah sesuatu yang unik dan berbeda, karena itulah yang akan membuat Anda mudah dikenali oleh sekitar. Majulah terus, Korpri,” tambahnya.
Dihadapan ribuan peserta webinar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., menyampaikan prestasi Disnakertrans NTB melalui Program PePADU Plus NTB yang meraih
penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
Tahun 2023 sebagai salah satu dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji.
“Program PePADU Plus NTB telah memberikan kontribusi signifikan dalam menangani masalah ketenagakerjaan di masa pandemi. Sejak peluncurannya, terjadi penurunan yang konsisten dalam angka pengangguran di provinsi NTB,” ucap Aryadi.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB pada Agustus 2020 mencapai 4,22% dengan jumlah pengangguran sebanyak 130 ribu orang. Namun, angka tersebut menurun
menjadi 2,80% pada Agustus 2023. Penurunan ini menunjukkan efektivitas dari Program PePADU Plus dalam mempersiapkan tenaga kerja agar dapat terserap ke dalam dunia industri.
Aryadi menjelaskan bahwa Program PePADU Plus NTB merupakan hasil
dari kebijakan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi NTB untuk memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Program ini telah diluncurkan sejak tahun 2021 sebagai upaya nyata dalam
menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
Meskipun demikian, lulusan SMK dan perguruan tinggi masih mendominasi angka pengangguran terbuka di NTB. Hal ini menunjukkan belum adanya
keterkaitan antara kompetensi atau keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja di daerah tersebut.
“Program PePADU Plus NTB dirancang untuk memaksimalkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia industri. Program ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri, diharapkan peserta pelatihan dapat
langsung terserap di dunia kerja setelah menyelesaikan program pelatihan,” jelas Arydi
Aryadi menambahkan bahwa harapannya melalui Program PePADU Plus NTB, 80% peserta pelatihan dapat terserap bekerja di dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan sisanya, 10% dapat melanjutkan pendidikan dan 10% yang tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan dukungan lainnya untuk menjadi wirausaha mandiri.
Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, LPK/S, BLK, dan lembaga pelatihan vokasi lainnya di NTB diharapkan dapat mengubah mindset
mereka agar tidak hanya memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dunia industri.
“Dengan demikian, lulusan akan lebih mudah terhubung dengan dunia industri dan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Staf Ahli Keuangan & Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Loto Srinaita Ginting, mengumumkan bahwa Program Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik pada tahun 2023.
Dalam perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan yang mendorong pembangunan platform digital untuk mempercepat dan memperluas akses UMKM ke pasar. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Kementerian BUMN mengembangkan PaDi UMKM sebagai sebuah platform digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan transaksi antara UMKM dan BUMN.
Menurut Loto, PaDi UMKM memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan permintaan belanja dari kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah. Platform ini juga memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk memonitor dan mencari informasi tentang perkembangan UMKM di Indonesia yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Program ini merupakan hasil kerja keras dari Kementerian BUMN dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Melalui PaDi UMKM, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang serta berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional,” ujar Ginting.
Dengan prestasi ini, Kementerian BUMN memberikan bukti nyata komitmen mereka dalam mendukung sektor UMKM dan menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi masyarakat. PaDi UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia. (**)
